JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan kasus Covid-19 di pesantren. Mengingat, saat ini kasus penularan virus Korona pada klaster pesantren makin banyak.
“Jumlah pesantren di Indoenesia hampir seratusan ribu di Indonesia. Banyak pesantren yang positif Korona, maka pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan Covid-19 di pesantren,” kata Marwan, saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT Kimia Farma, Direktur Utama PT lndofarma, dan Direktur Utama PT Phapros, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Menurut Marwan, situasi dan kondisi pesantren saat ini sangat berpotensi dalam penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, negara harus hadir untuk mengatasi potensi persoalan ini, terutama di pesantren.
“Satu kamar mandi untuk ratusan orang. Ini kondisi pesantren. Karena itu negara harus hadir dalam konteks ini untuk penanganan di pesantren,” kata Marwan.
Selain pemerintah turut hadir memberikan bantuan barupa alkes dan obat-obatan, Marwan meminta, agar perusahaan BUMN Farmasi turut hadir dan menyisikan CSR untuk pesantren dalam mengatasi penyebaran Covid-19.
“Perusahan BUMN Farmasi kita juga harus hadir dan menyisikan CSR untuk Covid-19. Di samping pemerintah harus hadir memberikan bantuan berupa alkes dan obat-obatan, BUMN tadi harus memberikan CSR bantuan berupa obat-obatan untuk pesantren yang terkena Covid,” ujar Marwan.
Selain itu, lanjut Marwan, Perusahaan BUMN Farmasi dan pemerintah juga harus hadir dalam memberikan bantuan alkes ke sejumlah rumah sakit di daerah.
“Rumah sakit Pemda dan daerah masih kekurangan banyak Alkes dan obat-obat. Rumah Sakit swasta, seperti RS muslimat NU dan pemda harus dibantu, terutama dizona-zona merah,” pungkasnya. (jpc/drx)
