BANDUNG – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Bedi Budiman, menilai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar memiliki tantangan di tengah persaingan media sehingga menyebabkan kalahnya pamor KPID.
Terlebih, kata dia, masih adanya regulasi perpindahan dari flatform analog ke digital. Menurutnya, kini penyiaran daerah sulit untuk bertahan baik radio, televisi lokal, dan sebagainya. Sebab, konten yang disiarkan selalu diulang-ulang dan tidak didalami serta ongkos produksi yang mahal.
“Misi dan harapan kami pada KPID ke depan, bukan hanya mengawasi tetapi juga bagaimana meningkatkan gairah dari kegiatan penyiaran tersebut. Jadi tidak hanya sekadar melarang tetapi juga membuat kreatifitas,” kata Bedi di DPRD Jabar, Bandung, Kamis (1/10).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebut, jika ingin dilirik pasar, KPID perlu meningkatkan produktivitas dan membuat inovasi sehingga dapat membuat event yang bergairah bagi para masyarakat.
Award setiap tahu selalu digelar KPI dan diminta bebannya itu ditambah termasuk berkoordinasi dengan asosiasi penyiaran lainnya.
“Kami berharap ini bisa bersinergi, terlebih menyambut aturan regulasi undang-undang yang baru, sekarang masih alot di pusat ini perlu pemahaman untuk bisa memetakan roolmap seperti apa dunia penyiaran khusunya di daerah,” sebutnya.
Iapun menyampaikan, Setelah melakukan serangkaian tahapan, melalui rapat pleno. Sehingga akhirnya terdapat 7 nama yang ditetapkan sebagai Komisioner KPID Jabar.
“Mereka yaitu Jalu P Priambodo, Achmad Abdul Basith, Adiyana Slamet, Ellang Gantoni Malik, Syaefurrohman Achmad, M. Sudama Dipawikarta, dan Roni Tabroni,” ucapnya.
“Komisi I baru saja selesai melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pengambilan keputusan dari uji kelayakan dan kepatutan, yang dilaksanakan selama 2 hari. Mulai dari tanggal 28 sampai 29 September. Akhirnya terpilih 7 nama dari 21 peserta,” tandasnya. (mg1/tur)
