BANDUNG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) tahun anggaran 2021. Sehingga akan menjadi acuan pembahasan RAPBD 2021 oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD Jabar.
Menurutnya, dalam RKUA-PPAS 2021 tersebut disepakati volume RAPBD 2021 kurang lebih Rp 44 triliun, volume tersebut sudah termasuk dengan pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) kurang lebih Rp 4 triliun.
“Pinjaman daerah untuk PEN itu dibagi dua, untuk di RAPBD 2020 Perubahan itu Rp 1,9 triliun. Sedangkan untuk RAPBD 2021 R p 2,1 triliun. Jadi totalnya Rp 4 triliun,” ucap Ineu di Bandung, Sabtu (12/9).
Meskipun sudah disepakit, kata dia, DPRD Jabar memberikan catatan kepada Pemprov Jabar. Salahsatunya, meminta memprioritaskan program wajib terlebih dahulu mulai dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi terutama dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19.
“Sedangkan untuk program PEN di RAPBD 2021, kami meminta komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk betul-betul menggunakan pinjaman daerah ini untuk pemulihan ekonomi, dan terutamanya bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Politisi PDIP itu menjelaskan, secara umum pinjaman daerah Rp4 triliun tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, jembatan, jalan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Terrmasuk, lanjut dia, perbaikan irigasi, dan lain sebagainya. Diharapkan pembiayaan tersebut dapat memicu pertumbuhan ekonomi, berdampak langsung pada ekonomi masyarakat Jawa Barat.
“Untuk program rincinya belum, karena belum dibahas. Tetapi, secara umum pinjaman daerah untuk PEN tersebut kurang lebih seperti itu,” jelasnya
Ia pun menerangkan, bahwa pinjaman daerah Rp4 triliun untuk PEN tersebut merupakan gagasan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengalami defisit anggaran. Sehingga, sejauh ini, yang melatarbelakangi diambilnya pinjaman daerah untuk PEN tersebut.
“Dari Pemprov Jabar sendiri memberikan alasan ke DPRD Jabar untuk mengambil opsi pinjaman daerah dari PT SMI ini, dan beberapa waktu lalu pernah disampaikan di Badan Anggaran DPRD Jawa Barat,” terangnya. (mg1/yan)
