Menurutnya, dari 11 BUMD yang tidak termasuk anak perusahaan itu, yang untung hanya 6. Itupun tupun untung mungkin bukan untung operasi, ada untung dari bunga bank dan sebagainya.
Disinggung tentang rumor tidak profesionalnya BUMD Jabar disebabkan karena diisi orang terdekat serta bekas timses gubernur. Iapun menduga seperti itu.
“Kalau saya melihat komposisi direksi, komisaris, dugaan sama dengan anggota komisi III DPRD Jabar. Misal, masuknya orang-orang KPU, kemudian masuknya lingkungan dekat gubernur. termasuk dugaan tim sukses. Ini cuma dugaan saya,” katanya.
“Artinya memang dibuktikan, tergantung pada pemprov. Kalau rekrutmennya berdasarkan timses, kerabat, dan lain-lain. Itu tidak akan optimal. Karena alasan ke profesionalnya kita pertanyakan,” tambahnya.
Ekonom Unpas itu mengaku tidak masalah jika direksi, komisaris BUMD diisi oleh orang-orang terdekat gubernur. Asal, kata dia, harus betul-betul bekerja secara profesional.
“Saya tidak masalah apakah itu timses. Tapi asal kinerjanya terukur. Jangan sampai mereka masuk ke situ dengan alasan rekrutmen. Tapi kinerjanya kurang maksimal,” katanya.
Agar kinerja bisa jauh lebih baik, kata dia, gubernur perlu menekankan evaluasi dan pengawasan terhadap program BUMD secara intens. Sebab, banyaknya keputusan-keputusan direksi BUMD tanpa sepengetahuan Pemprov dan DPRD.
“Misalnya membuat anak perusahaan. Kerja sama dengan pihak ketiga. Saya ambil contoh temuan BPK. Intinya adalah kerja sama dengan pihak ketiga yang dikerjasamakan oleh BUMD itu pihak ketiganya kurang kompeten, tanpa perencanaan sehingga rugi,” pungkasnya. (mg1/drx)
