Ribuan Kontraktor Bangkrut

“Tapi, baik BUMD dan PT. Jasa Sarana, menyatakan harus lewat RUPS. Selain itu harus melalui persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat,” pungkas I Gusti. (mg1/bbs/drx)

[/ihc-hide-content]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan