NGAMPRAH – Adanya penyelidikan terkait penyaluran sembako berisi ayam busuk yang telah diterima warga di Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Cimahi dinilai sudah seharusnya dilakukan penyelidikan.
Hal tersebut dilakukan polisi karena dalam penyaluran sembako ada dugaan penyelahgunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak di KBB Tahun Anggaran 2020.
“Wajar, itu hak mereka menindaklanjuti, artinya itu ada indikasi (penyalahgunaan anggaran), salah satunya laporan dari masyarakat atau informasi dari media,” ujar Ketua Panja Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB, Bagja Setiawan saat dihubungi, Jumat (8/5).
Alasan lain adanya penyelidikan dari polisi karena skema pengadaannya ditunjuk langsung, bukan melalui proses lelang, dan anggarannya cukup besar memang riskan terjadi penyalahgunaan anggaran.
Total anggaran untuk bansos saja mencapai Rp 84 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran sembako kepada 30 ribu penerima senilai Rp 500 ribu untuk 4 bulan, jadi totalnya per KK mendapat nilai sembako dengan total Rp 2 juta.
Ia mengatakan, terkait adanya penyelidikan ini, Pemda KBB tak perlu khawatir jika memang penyaluran sembako itu sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada maladministrasi dalam proses pengadaan.
“Kita tidak ada kepentingan terkait hal itu, kita menyerahkan kepada gugus tugas. Tapi yang jelas (pengadaan) harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan, tidak ada maladministrasi dan grativikasi,” katanya.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan, setelah ada polemik ini, Pemda KBB akan mengganti daging ayam dalam paket sembako dengan bahan makanan yang lebih tahan lama, tetapi tanpa mengurangi kandungan protein hewani.
“Hasil rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pak Kejari dan pak Kapolres juga minta ayam diganti dengan yang kuat lama sampai sebulan atau dua bulan,” ujarnya belum lama ini.
Aa Umbara juga memastikan, di KBB tak bakal kekurangan biaya untuk sembako, bahkan selain anggaran sembako, pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran untuk pengamanan dan kesehatan dengan total sebesar Rp 225 miliar.
“Anggaran bantuan sosial tak perlu khawatir kita sudah ada Rp 225 miliar. Dana itu juga buat kesehatan, buat bantuan PSBB, pengamanan, dan banyak lagi,” kata Aa Umbara. (mg6/yan)
