Sementara Wapres menyatakan banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak warung kecil yang tutup. ”Jadi, jumlah orang miskin pun makin bertambah. Mungkin di sekitar kita juga banyak orang yang terdampak corona ini,” kata Wapres Ma’ruf.
Wapres Ma’ruf selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. ”Akibat COVID-19 yang kita alami, tidak hanya saja mengakibatkan terganggunya kesehatan, tetapi juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi, angka kemiskinan menjadi berlipat, bertambah,” terangnya.
Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 7-6,5 persen sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 18,34-19,75 juta di akhir 2024.
Sementara itu, Pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban warga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga dicairkan lebih cepat. ”Pemerintah juga memberikan keringanan pembiayaan listrik dan air bagi masyarakat, serta meluncurkan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Terpisah Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, I Made Yoga Adiputra mengatakan bahwa implementasi Kartu Pra Kerja sebagai upaya menghadapi dampak ekonomi akibat Covid-19, dinilai bukan stimulus yang tepat untuk karyawan yang di rumahkan atau korban PHK.
”Kartu pra kerja ini bukan stimulus yang tepat untuk karyawan yang di rumahkan atau yang di PHK, karena stimulus ini hanya sebatas memberikan pelatihan gratis kepada mereka untuk mempelajari skill baru agar dapat mencari peluang usaha atau bekerja di sektor lain, dan di rasa kurang efektif implementasinya,” kata Yoga.
Ia menjelaskan ada beberapa masalah yang muncul terkait hal ini, salah satunya karyawan yang di rumahkan atau PHK kebanyakan dari golongan menengah kebawah yang tidak semuanya familiar dengan cara pelatihan melalui platform digital.
Ditambahkan Yoga, masalah lainnya yang muncul yaitu karyawan yang di rumahkan atau PHK membutuhkan waktu sampai benar-benar terlatih dan dapat mempraktikannya, sedangkan tabungan mereka untuk bertahan hidup mungkin hanya cukup dalam hitungan bulanan atau bahkan mingguan.
