BANDUNG-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program Kartu Prakerja sejak era kampanye Pilpres 2019, atau jauh sebelum pandemi virus korona (Covid-19) mewabah di Indonesia. Mulanya, program ini bertujuan untuk menambah keterampilan calon pekerja, pekerja korban PHK, dan yang ingin alih kerja orang.
“Gagasannya, mereka yang ingin menjadi peserta diberi keterampilan dengan pelatihan secara tatap muka dengan biaya yang ditanggung negara. Bahkan, peserta akan diberi ‘ongkos’ selama periode pelatihan. Siapa yang mau menambah keahlian, tinggal daftar lalu ikut pelatihan yang dibiayai negara dan dapat uang dari Negara,” ujar Wakil Ketua 2 PC PMII Kota Bandung, Acep Jamaludon, kepada Jabar Ekspres, Senin (20/4) malam.
Namun kata dia, pandemi korona yang menyerang sejak Maret lalu justru memunculkan gelombang PHK. Pemerintah pun kata dia, ingin agar program tersebut tetap bisa jalan, bahkan menjadi salah satu jaring pengaman nasional untuk para korban PHK. Format dan perhitungan anggaran program pun diubah. Anggaran biaya pelatihan sebesar Rp 3 juta-Rp 7 juta per peserta akhirnya sebagian dialihkan ke insentif. Hanya tersisa Rp1 juta untuk biaya pelatihan tiap peserta. Sementara insentif peserta dilipat gandakan dari Rp 500 ribu menjadi Rp2,55 juta per peserta. Maka secara total, masing-masing akan mendapat pagu Rp 3,55 juta.
Baca Juga:Romelu Lukaku Buka Peluang Bela Liga 1Tandatangi Kontrak, Alex Rins Jadi Rider Suzuki Ecstar Sampai 2022
Lebih lanjut Acep menjelaskan, kendati memangkas anggaran biaya pelatihan, namun total dana yang diberikan sejatinya meningkat dua kali lipat, dari Rp10 triliun menjadi Rp 20 triliun.
“Sebab, mekanisme pun harus diubah dari semula pelatihan fisik (offline) menjadi dalam jaringan (online) melalui paket-paket pembelajaran melibatkan beberapa start up lain, seperti ruang guru, MauBelajarApa, Pintaria, Sekolah.mu, Pijar Mahir, Bukalapak, Tokopedia, dan OVO. Tak ketinggalan para mitra pemertinah seperti Sisnaker dan BNI,” sebutnya.
Menurut dia, mekanisme itu justru tidak efektif dan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Akhirnya kata dia, APBN yang ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi korona hanya masuk ke ‘dompet’ ke ekosistem start up. Dengan cara online yang pada dasarnya mekanisme daring tidak efektif untuk program ini. Sebab, pendidikan online sejatinya lebih cocok untuk pelajar, sementara program ini menyasar para pekerja, sehingga seharusnya melalui keterampilan secara praktik. Oleh karena itu, program Kartu Prakerja seharusnya tetap dibuat berupa pendidikan keterampilan fisik secara tatap muka.