oleh

Warga Khawatir Tidak Terdata, Pemprov Jabar Tegaskan Bantuan Belum Tersalurkan

“Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu satu pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Dua (pekerja) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Tiga di bidang pariwisata. Empat di bidang transportasi,” kata Setiawan.

“Lalu lima pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil daan kriteria terakhir (keenam), yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung,” ujarnya.

Iapun menyampaikan bahwa telah meminta bupati dan wali kota untuk melakukan pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020 kepada Dinas Sosial masing-masing.

Baca Juga:  Dana Desa Harus Dimanfaatkan untuk Bantuan Langsung Tunai

“Data RTM dalam DKTS Tahun 2020 ini akan disampaikan kepada pengelola DKTS 2020 kabupaten/kota secara online (dalam jaringan),” ucap Setiawan.

Kemudian sambung dia, diapun meminta para kepala daerah untuk menyampaikan data non-DKTS by name by NIK (Nomor Induk Kependudukan) RTM terdampak Covid-19 dengan kriteria sebagai pekerja berpenghasilan harian baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar.

Kendati demikian, pihaknya memastikan pemberian bantuan ini tepat sasaran, yakni kepada warga yang belum menerima bantuan sosial pangan serta masyarakat rentan miskin berdasarkan DKTS 2020.

Baca Juga:  Pemprov Jabar Harus Serius Tangani Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi

“Karena sesuai arahan gubernur, bantuan tidak diberikan bagi penerima Kartu Sembako dan PKH yang selama ini rutin mendapatkan bantuan dari APBN (pemerintah pusat),” paparnya

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

1 komentar

  1. Bener sekali kang bukan rahasia lagi…klo bantuan itu biasanya yg kebagian ya kroni kroni yg punya jabatan di daerah itu sendiri…dari rt.rw.sampai lurah banyak warga yg benar benar butuh nggak kebagian…kayavkita yg tukang ojek…status di ktp wira swasta nggak pernah kebagian apa apa…dari blt..pkh…kartu sembako…sampai kip dan bos pun ga kebagian….

Baca Juga