BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi beberapa daerah yang akan mengambil keputusan untuk karantina wilayah/Lockdown untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di daerah.
“Itu sudah ada sebegian tapi kan tadi statusnya belum lockdown yah, karena statusnya belum lockdwon maka maksimal dari aparat hukum itu hanya bisa memarahi ‘pemperingatkan, menegur’,” ucap Emil di Gedung Pakuan, Bandung, Minggu (29/3).
Menurut Emil, kalau wilayah statusnya sudah lockdown berarti berlaku hukum yang sangat tegas, seperti pintu ditutup, yang masuk dilarang suruh pulang lagi dan lain sebagainya.
Kendati demikian, pihaknya sedang mematangkan rencana lockdown atau karantina wilayah yang masuk zona merah penyebaran COVID-19 dan akan dibahas pada hari Senin nanti.
“Itulah kenapa opsi lockdown atau karantina wilayah ini sedang kita bahas hari senin besok kita akan rampungkan khususnya untuk zona zona merah. Tapi tetap keputusan akhir ada pada pemerintah pusat,” katanya.
Orang nomor 1 di Jabar itu pun menyakinkan akan menyampaikan argumentasi kenapa Jawa Barat perlu lockdown untuk dibeberapa daerah yang sudah masuk zona merah.
“Kami akan sampaikan argumentasinya karena tadi dengan banyak ribuan yang mudik itu mempersulit pengaturan kami yang sudah kita maksimalkan diwarga setempat, ditambah lagi dengan warga yang mudik,” katanya.
Meski begitu, Kang Emil tetap menyerahkan keputusan lockdown atau karantina sejumlah wilayah di Jabar kepada pemerintah pusat.
“Tapi apapun itu saya selalu koordinasi dengan pak Doni Monardo (kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19) untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat,” ucapnya.
“Jika dalam keselamatan warga itu para Lurah, RW, RT melakukan karantina kewilayahan saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota, kabupaten dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat,” imbuhnya. (mg1/yan)
