NGAMPRAH – Melonjaknya kasus Virus Korona (Covid-19) membuat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersepakat mendorong Pemkab Bandung Barat mengambil langkah taktis. Caranya, dengan melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita lihat jumlah lonjakan kasus Korona cukup masif tentunya kebutuhan anggaran terkait dengan itu perlu segera kita persiapkan,” kata Ketua DPRD KBB Rismanto, Sabtu (28/3/2020).
Menurut Rismanto, dengan kondisi saat ini diperlukan langkah aktif semua stakeholder dalam mengantisipasi pencegahan dan penyebaran virus tersebut.
Sebab, beberapa persoalan krusial seperti masalah korona ini bukan hal yang mudah dan akan memerlukan anggaran yang cukup besar.
“Tentu ini diperlukan keseriusan dan pengambilan langkah kebijakan yang cepat, taktis dan strategis dari kepala daerah dan seluruh stakeholder KBB. Termasuk kita di DPRD sebagai representasi masyarakat Bandung Barat,” kata Rismanto.
Dengan demikian menurut Rismanto, pihak eksekutif dan legislatif akan memproyeksikan anggaran sebesar Rp 18,7 miliar untuk menangani wabah Korona ini.
Adapun, anggaran sebesar itu, kata politisi PKS ini, adalah hasil dari pergeseran APBD 2020 sebesar Rp 16 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 2,7 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCTHT).
“Lalu kemudian untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga kami juga akan mengusulkan agar pemerintah daerah menarik deposito sebesar Rp 10 miliar untuk dimasukan atau menambahkan biaya tak terduga BTT sehingga total BTT kita sebesar Rp 20 miliar, disamping selain pengajuan bantuan keuangan ke provinsi sebesar Rp 26 miliar,” ungkapnya.
Menurut Rismanto, peregesaran anggaran tersebut dibutuhkan lantaran untuk mengantisipasi dan pencegahan penularan wabah tersebut di masyarakat KBB.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pak Bupati (Aa Umbara, Red), tim anggaran pemerintah daerah dan dinas kesehatan agar menggeser program bimtek, konsultasi dan kegiatan lainnya yang tidak mungkin terserap karena musibah ini, dan info terakhir dinas kesehatan sedang menyusun daftar total kebutuhan untuk program ini,” terangnya.
Rismanto juga menyebutkan, beberapa yang mendesak dibutuhkan saat ini mulai dari alat pelindung diri (ADP) untuk dokter, paramedis dan tenaga kesehatan, obat-obatan dan fasilitas kesehetan seperti tempat isolasi untuk mengantisipasi apabila faskes tidak dapat menampung pasien.
