BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung akan mempertimbangkan perluasan kebijakan Work From Home (WFH) jika eskalasi wabah virus korona (Covid-19) semakin mengkhawatirkan. Sebelumnya Wali Kota Bandung Oded M. Danial meminta Sekretaris Daerah Ema Sumarna untuk mengkaji makna dari Social Distancing bagi Aparatur Sipil Negara di lingkung Pemerintah Kota Bandung. Hal ini sebagaimana yang telah diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
“Social Distancing ini menjadi kata kunci bagaimana terus kita kembangkan, saya menerima informasi (telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil), dari Pak Gubernur mengatakan kalau sekarang Gubernur DKI Jakarta Anis Basweda telah memberlakukan lock down bagi ASN,” kata Wali Kota Bandung Oded M. Danial, di Balaikota Bandung, Selasa (24/3/2020).
Kemungkinan besar jelas Oded, kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta diterapkan juga di Kota Bandung tapi tentu harus dikaji terlebih dahulu, apakah kebijakan ini perlu diterapkan namun yang harus dipahami, menurutnya hal yang wajar ketika DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan ini sebab dia menilai sudah banyak memakan korban akibat Covid-19 ini.
“Coba kita kaji sama Sekda Ema Sumarna. Dikaji untuk lockdown seperti misalkan Idul Fitri (untuk tidak melakukan mudik) apakah di kita perlu untuk kebutuhan kerja, kita juga memaklumi kalau disana (DKI Jakarta) sudah banyak korban,” jelasnya.
Di tempat terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Ema Sumarna mengungkapkan bisa saja kebijakan Work From Home (WFH) diperluas bagi seluruh ASN ketika wabah Covid–19 cukup rawan dan sangat rawan.
“Bisa saja dengan belum selesai wabah iini, katakan cukup rawan dan sangat rawan, WFH akan diperluas setelah melakukan rapat internal,” ucap Ema.
Kebijakan WFH sekarang berlaku masih 30 Persen, hal ini dapat ditambah lagi kuotanya namun dengan skenarion yang mesti dibuat terlebih dahulu, dia mencontohkan tidak semua ASN itu diberlakukan WFH, tetapi ada pegawai yang sifatnya Direct Service seperti Petugas Damkar, Dishub dan Satpol PP dan Tenaga Kebersihan.
“Tapi kalau administrasinya bisa saja diberlakukan WFH, tetao kalau yang dilapangan tidak seperti itu, contoh siapa sangka tadi malam menduga ada musibah kebakaran, kalau petugas Damkar diberlakukan WFH, maka bertambah gawat,”paparnya.
