Tingkatkan Kualitas Vokasi, Pemprov Jabar Bentuk Komite

BANDUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyusun pembentukan komite vokasi daerah guna meningkatkan terserapnya tenaga kerja di Jabar, khususnya di bidang vokasi. Tak terkecuali bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sekretariat Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pembentukan komite tersebut merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas bidang vokasi di Jabar.

Nantinya, anggota komite tersebut terdiri dari pihak pemerintah. Mulai dari Biro Organisasi Setda Jabar, Disdik Jabar, Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar. Sedangkan dari dunia usaha dunia industri, di antaranya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal tersebut bertujuan meningkatkan terserapnya tenaga kerja lulusan SMK.

“Ada kerja sama antara pemerintah dan industri untuk mengakselerasikan bidang vokasi,” ungkapnya, pada pertemuan pembahasan komite vokasi daerah di Aula Ciremai Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dilansir dari disdik.jabarprov.go.id, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan, hal lain yang harus diperhatikan guna meningkatkan pendidikan vokasi di Jabar, yakni penyesuaian kurikulum pembelajaran dengan keadaan sekarang. Salah satunya, adanya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran di sekolah.

“Dengan menggandeng dunia industri, diharapkan ada kolaborasi yang terjalin untuk membantu pendidikan vokasi agar tidak terjadi gap,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika menjelaskan, pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus percepatan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Jabar. Hal tersebut selaras dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

“Fokus pengembangan sekolah vokasi melalui revitalisasi tersebut, yakni kurikulum, tenaga pendidik, sarana, dan teaching factory,” tuturnya.

Sedangkan Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Dedi Hermandi mengatakan, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk meningkatkan terserapnya tenaga kerja, yakni adanya payung hukum yang dibuat oleh pemerintah bagi dunia industri agar lebih fokus membina SMK. “Harus ada payung hukum dan kebijakan agar pelaku industri bisa lebih konsen/fokus,” tandasnya. (bbs/tur)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan