BANDUNG– Dinas Sosial (Dinsos) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat memantau proses pemulangan sembilan warga yang terdiri delapan mahasiswa dan satu pekerja pasca dikarantina terkait Covid 19 di Natuna.
Kepala Dinas Sosial Jabar, Dodo Suhendar mengatakan, sampai saat ini pihaknya hanya mengetahui paspor kesembilan warga dan belum menemukan alamat lengkap tempat tinggalnya. Menurutnya, terkait alamat tersebut merupakan kewenangan pihak Imigrasi.
“Yang dipulangkan dari Jabar itu terdiri dari delapan mahasiswa dan satu pekerja, alamat kewenangan dari pihak imigrasi, kita hanya paspor. Nah yang tau data paspor itu adalah pihak imigrasi,” kata Dodo di Gedung Sate, Bandung, Jum’at (14/2).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, kejadian tersebut merupakan konflik sosial meski terbukti sembilan orang ini negatif terinveksi Covid 19. “Kita bisa melihat dari dampak sosial, kalau ini merupakan konflik sosial,” ucapnya.
Kendati demikian, Dodo menyatakan, bahwa pemulangan tersebut akan langsung disambut oleh pihak keluarga, dan pihaknya hanya memantau prosesnya.
“Rencananya akan dijemput oleh keluarga masing-masing, kita hanya memantau, sampai saat ini lokasi alamat kami belum tahu karena yang kita data adalah nomor paspor,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sudah mengkoordinasikan terkait proses pemulangan warga Jabar yang ada di Natuna.
“Itu sudah dikordinasikan sama dinkes nanti para orang tuanya juga diatur sedemikian rupa proses kepulangannya dengan lancar yang penting berita bahagianya,” kata pria yang akrab disapa Emil ini.
Dia menyebut, kesembilan warga yang dipulangkan berstatus negatif terinvesksi Covid 19. Namun, pihaknya tetap berjaga-jaga dengan menyiapkan rumah sakit untuk menangani apabila ada yang terinveksi.
“Mereka negatif dari terpapar Covid 19 atau virus corona, setelah itu kita berjuang bersama-sama jangan sampai ada terditeksi yang positif, makannya Jawa Barat menyiapkan enam rumah sakit, Hasan Sadikin sudah disiapkan ruang isolasi dan lain lain,” jelasnya.
Emil memastikan, pemerintah akan terus memonitoring atau melakukan pengawasan sebagai bentuk kewaspadaan. “Mereka sudah besar-besar kalau disebut pendampingan hanya difasilitasi dan kita monitor juga jangan-jangan setelah pulang mungkin ada gejala-gejala apa kita tetap harus waspada,” ungkapnya.
Selain itu, Emil meminta kepada insan media untuk bersama-sama melawan berita hoax yang sangat meresahkan masyarakat.
