Tidak Ada Titipan pada Rotasi dan Mutasi ASN Pemprov

BANDUNG – Dalam melakukan rotasi dan mutasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat (Pemdaprov)  sudah melalui pertimbangan matang yang dilakukan secara objektif. Sebab, tujuan dari hal tersebut adalah mengakselerasi pembangunan di Jabar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar Yerry Yanuar menyatakan, pada pelantikan 673 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang dilaksanakan di Sabuga pada Jumat (10/1) adalah sebagai upaya Pemdaprov merealisasikan Jabar Juara Reformasi Birokrasi.

“Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) memang orientasinya kepada hasil. Bagaimana kinerja aparaturnya lebih ngabret. Ingin memiliki kapasitas pegawainya yang cukup baik, terutama terkait kinerja. Perpindahan ini pun mengacu ke beberapa ukuran, (yakni) peer review,” kata Yerry kepada wartawan, ketika ditemui di Gedung Sate belum lama ini.

Dia mengaku, dalam melakukan rotasi dan mutasi selalu menggunakan parameter.  Seperti, peer review dan asesmen, dan  uji kompetensi juga. Setelah itu penilaian digabungkan menjadi  ranking.

‘’ Jadi penilaian ini dilakukan se-objektif mungkin mempromosikan orang. Jadi kalau ada yang nitip-nitip, mohon maaf, bisa dibuka (penilaiannya),” kata Yerry.

Peer review sendiri merupakan metode penilaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pandangan terkait kinerja atasan, bawahan, maupun kolega. Maka itu, kata Yerry, promosi dan mutasi di lingkungan Pemda Provinsi Jabar berlangsung dengan objektif.

Selain itu, Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) menjadi penilaian aparatur untuk promosi maupun rotasi. TRK adalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk keadilan. Sekarang (besaran TPP) ada ukuran, yang baik dapat lebih baik.

Guna mewujudkan Jabar Juara Reformasi Birokrasi, Pemda Provinsi Jabar terus memperbaiki Merit Sistem atau kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan demografi serta kondisi fisik.

“Sekarang itu kami ingin menuju Merit Sistem. Jabar termasuk lima provinsi yang dapat nilai kategori 3/baik untuk Merit Sistem, dari 34 (provinsi). Kami akan lakukan asesmen. (Dengan begitu), pegawai kita akan lebih memiliki kompetensi,” kata Yerry.

Yerry pun berharap dengan penerapan sejumlah penilaian tersebut, ASN lain terpacu untuk berinovasi, menjaga integritas, melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan