“Sekolah itu evaluasi dong kalau saya sarankan kena sanksi pihak sekolahnya kepala sekolah dan pihak sekolahnya makannya harus dikontrol atau dikawal bersama-sama,” jelasnya.
Sependapat dengannya, Anggota Fraksi Partai Nasdem Eryani Sulam mengatakan, gratisnya iuran sekolah ini adalah salah satu langkah maju dari program pendidikan di Jabar.
Selama ini, kalangan dewan sangat antusias dengan usulan tersebut. Sehingga, untuk penggaran pihaknya sepakat untuk menyetujui dan mengesahkannya.
Akan tetapi, tak kalah pentingnya adalah pada pelaksanaanya. Sebab, penyaluran dana kepada seluruh sekolah SMA/SMK di Jabar ini perlu diawasi bersama.
‘’Program untuk anggaran pendidikan itu sudah cukup besar. Namun, kalau diukur dengan outputnya masih banyak yang perlu diperbaiki,’’kata dia.
Eryani berpendapat, istilah program sekolah gratis sebetulnya kurang tepat. Namun, lebih tepat adalah subsidi untuk siswa. Khususnya bagi para orang tua yang secara ekonomi kurang mampu.
‘’Ini kan seperti menyamaratakan, sekarang anak camat, anak anggota dewan anak pengusaha masa sih harus gratis,” tanya Eryani.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ir H Abdul Hadi Wijaya, M Sc mengatakan, sebelum usulan program ini dibahas oleh dewan. Program tersebut perlu diimbangi dengan bantuan kepada sekolah swasta.
Hal ini penting dilakukan karena dilapangan banyak mendapatkan masukan dari sekolah-sekolah swasta. Akan tetapi, dalam jawaba Gubernur bantuan untuk sekolah swasta tidak ada kenaikan.
Dia menilai, bantuan untuk sekolah swasta sudah seharusnya ditambah. Sebab, faktanya sekolah swasta menyumbang 57 serapan anak didik di Jawa Barat dibanding sekolah negeri yang hanya 43 persen.
Program gratis iuran sekolah ini tidak bisa diberikan kepada sekolah swasta. Shingga, bentuk bantuan untuk sekolah swasta lebih kepada bantuan hibah dengan nilai 550ribu per siswa pertahunnya.
‘’Ternyata hanya diusulkan alokasi bantuannya 10 persen saja,” kata Hadi. (mg1/yan).
