NGAMPRAH– Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Eriska Hendrayana memiliki sejumlah inovasi usai dilantik menjadi kepala dinas.
Salah satunya ingin membuat Kampung Keluarga Berencana (KB) wisata. “Artinya fungsi Kampung KB yang selama ini hanya memberikan penyuluhan, mengentaskan kemiskinan, terbinanya peserta KB aktif dan mengaplikasikan 8 fungsi keluarga, harus juga menjadi tujuan wisata baru,” kata Eriska di Ngamprah, kemarin.
Menurutnya, terobosan inovasi ini untuk membuat hal positif agar Kampung KB juga banyak diminati oleh seluruh masyarakat. “Akan dilakukan inovasi, agar bisa menjadi kampung wisata, kami akan bekerjasama dengan dinas lainnya untuk mewujudkan program baru ini,” jelas Eriska.
Kampung KB Wisata ini, kata dia, nantinya bertujuan untuk pemberdayaan keluarga berkualitas dan memiliki ekonomi produktif di tengah masyarakat. “Ini juga merupakan arahan Pak Bupati untuk selalu melakukan inovasi yang berpihak kepada rakyat,” terangnya.
Inovasi yang dilakukanya ini, kata dia, bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam memasarkan hasil karya atau produk yang mereka buat ke pasar yang lebih luas lagi. “Sehingga masyarakat juga bisa mengikuti perkembangan era ekonomi digital yang semakin berkembang saat ini,” terangnya.
Untuk diketahui, program Kampung KB didirikan bertujuan untuk membentuk ketahanan keluarga yang lebih baik. Salah satunya untuk menurunkan angka keluarga miskin dari tahun ke tahun.
Berdasarkan catatan Jabar Ekspres, pada 2018, persentase kekuarga miskin 12% dari total 1,7 juta jiwa penduduk KBB. Tahun ini, Pemda KBB berupaya menurunkan angka keluarga miskin melalui pelaksanaan berbagai program.
“Tahun ini persentase keluarga miskin turun jadi 10% dari total 540.000 kepala keluarga atau 1,7 juta jiwa penduduk,” kata Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada DP2KBP3A KBB, Evie Saefiani beberapa waktu lalu.
Evie mengemukakan, pihaknya menargetkan pada 2023 angka keluarga miskin bisa turun hingga 8%. Apalagi di Dinas P2KBP3A KBB banyak program pengentasan kemiskinan. Seperti Kampung Akur, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.
Sebagian besar warga berkategori keluarga miskin, ujar Evie, tidak punya penghasilan tetap. Umumnya banyak ditemui di wilayah selatan Bandung Barat. Sementara standar minimal keluarga tidak kategori miskin adalah yang memiliki penghasilan tetap minimal Rp 3 juta per bulan. “Masih banyak keluarga yang tidak punya penghasilan tetap. Penghasilan mereka kurang dari Rp 3 juta per bulan,” ujar dia. (drx)
