SOREANG – Bupati Bandung Dadang M.Naser berharap semua kepala Daerah di Wilayah cekungan Bandung bisa duduk bersama menanggulangi Masifnya pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Menurutnya, banyaknya pembangunan di kawasan tersebut, menjadi salah satu penyebab bertambahnya lahan kritis. ”Saya harap bisa satu meja dengan KBB, Kota Cimahi, Kota Bandung, Sumedang untuk menertibkan pembangunan di KBU,”katanya, saat ditemui di Soreang, Rabu (27/11).
Dadang menjelaskan, Permaslahan KBU dinilai cukup mengkhawatirkan. Sebab, meluasnya lahan kritis dianggap akan menjadi faktor penyebab bencana longsor saat datangnya musim penghujan. Oleh karena itu, Dirinya meminta Pemprov Jabar untuk belanja lahan kritis di KBU. Jika tidak segera dibeli oleh Pemprov Jabar dan dilalukam penghijauan, ia khawatir dengan nasib masyarakat. ”Saya harap negara harus hadir untuk belanja lahan kritis yang dimiliki rakyat. Saya usul agar gubernur membeli lahan kritis itu,”jelasnya.
Dadang menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor di musim penghujan, Pemkab Bandung bersama Karang Taruna di sejumlah desa di Cimenyan dan Cilengkrang, sudah dulu melakukan penghijauan. Saat melakukan penghijauan di kawasan Puncak Bintang, Kecamatan Cimenyan, pihaknya mengaku sangat khawatir dengan kondisi lahan kritis yang ada.
”Waktu itu penghijauan di sana. Saya lihat kanan dan kirinya Puncak Bintang lahannya sangat kritis. Dan saya khawatir itu bisa menyebabkan terjadinya longsor,”akunya.
Lebih lanjut Dadang mengatakan, tata aturan mengenai KBU baik masalah pembangunan dan lainnya berada di ranah Pemprov Jabar. Di aturan itu jelas tertera jika di KBU tidak boleh ada pembangunan sebelum ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Saat ini, pembangunan yang dibolehkan di KBU hanya berkisar 20 persen. Sisanya, direkomendasikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
”Kalau Kabupaten Bandung sendiri, kami senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. Kami tidak mungkin memberi rekomendasi pembangunan besar-besaran di KBU. Oleh karena itu permasalahannya harus segera dituntaskan. Caranya, ya, dengan duduk bersama. Mencari solusi untuk menertibkan masifnya pembangunan,”pungkasnya.
