Kualitas hidup itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar, seperti pangan, perumahan, kesehatan, hingga pendidikan. Jika pertumbuhan penduduk tak terkendali, maka persoalan domestik lainnya, seperti lingkungan, mobilitas, ekonomi, hingga penegakkan hukum akan menjadi masalah susulan yang tak terhindarkan.
Tak sampai di situ, DPPKB juga harus bersinergi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan penduduk berkaitan dengan daya tampung kota. Dengan begitu, setiap rancangan pembangunan dapat saling melengkapi secara utuh.
“DPPKB harus sering ngobrol dengan Bappelitbang, misalnya. Karena perencanaan kota ada di sana, kota ini mau di bawa ke mana Bappelitbang yang tahu,” ujar Ema.
Sementara itu, Kepala DPPKB, Andri Darusman mengatakan, grand desain pembangunan kependudukan yang dirancang Kota Bandung juga mencakup rekayasa ruang dan sumber daya agar setiap penduduk tetap mendapatkan kebutuhan dasar kehidupannya.
“Di desain ini, kami juga menyiasati penduduk yang tinggal di wilayah yang padat tetap bisa mendapatkan lingkungan yang sehat, rumah tinggal, dan kecukupan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan ruang terbuka,” tandasnya. (rls/drx)