Ditambahkannya, dengan sistem pilkada asimetris bisa menjadi solusi politik berbiaya tinggi. Menurut dia, gagasan ini merupakan pemikiran jalan tengah yang disodorkan pemerintah, untuk mengakomodir dua kutub, dimana ada yang menghendaki agar pemilukada dihapus karena berbagai alasan dan mempertahankan pemilukada. ”Pilkada asimetris dapat dipastikan dengan memperhatikan kekhasan lokal yang menimbulkan pemborosan politik ekonomi biaya tinggi,” terangnya.
Selain memperhatikan adanya kerentanan terhadap eskalasi lokal menjadi pertimbangan untuk menetapkan daerah tersebut berlaku pilkada atau tidak dalam pemilihan kepala daerah. ”Hanya saja, mesti dibangun kriteria daerah mana saja yang memiliki kekhasan untuk tetap melaksanakan pilkada langsung, dan daerah mana saja yang pemilihan kepala daerahnya dikembalikan kepada DPRD, “ jelas Yusdiyanto. (fin/ful)
