BANDUNG– Komisi D DPRD Kota Bandung meminta Pemkot Bandung untuk melakukan koordinasi dengan kota/kabupaten lain, untuk memfasilitasi lulusan SMK yang belum bekerja. Terutama daerah yang masih kekurangan atau membutuhkan lulusan siap kerja.
“Lulusan SMK banyak yang menganggur, tapi berbeda kalau melihat secara lingkup nasional. Maka di sini Pemkot Bandung bisa memfasilitasi lulusan SMK untuk bekerja di daerah lain yang membutuhkan keahlian mereka,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (13/11).
Menurutnya persoalan yang dihadapi oleh para lulusan SMK, yakni lapangan pekerjaan yang terbatas. Mengingat dibekali dengan keahlian, maka berorientasi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.
“Inilah yang menjadi persoalan, kenapa banyak lulusan SMK yang masih banyak menganggur. Karena untuk berwirausaha atau usaha mandiri, mereka belum siap,” katanya.
Dengan demikian, jika hanya melihat lapangan kerja di Kota Bandung maka dinilai tidak dapat menampung semua tenaga kerja. Namun berbeda dengan daerah-daerah lain, yang kekurangan SDM siap kerja atau memiliki keahlian tertentu.
Diakuinya bahwa terkait kurikulum SMK perlu dilakukan pengembangan, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Termasuk mendorong, untuk membuka usaha secara mandiri.
“Pemerintah harus membuka pemikiran bahwa lapangan kerja tidak hanya di Kota Bandung. Mungkin di Bandung yang namanya ahli las sudah banyak, tapi apakah di daerah lain juga sama?,” ujarnya.
Melihat hal tersebut, maka diperlukan koordinasi yang baik antara Pemkot Bandung dengan daerah-daerah lainnya. Dengan demikian, dapat diketahui akan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing daerah, yang kemudian dapat dipenuhi oleh tenaga kerja dari Kota Bandung.
“Pemerintahan Jokowi saat ini, tengah mendorong pembangunan Indonesia bagian timur, nah bagaimana kita juga bisa menyaluarkan tenaga kerja kesana. Jadi ini dibutuhkan peran pemerintah,” pungkasnya. (mg5/drx)
