“Menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas, yaitu Stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya.
Sementara ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Hal-hal tersebut akan menjadi fokus perhatian kita bersama untuk dapat segera diupayakan solusinya.
Berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu yang ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia setiap tahun, dimana salah satu parameter yang diukur adalah Usia Harapan Hidup.
“Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB. Terima kasih, dalam kurun waktu 5 tahun angka Stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 %,” jelasnya.
Pihaknya menargetkan pada lima tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja2015-2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan tiga pilar yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, dan penyediaan biaya Jaminan Kesehatan Nasional yang mengusung kegiatan promotif dan preventif, melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan, seperti Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, PIS-PK atau Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan NS atau Nusantara Sehat.
“Kita patut berbangga bahwa pembangunan kesehatan dalam lima tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air,” bebernya.
Dalam pelaksanaan tata kelola nya, pihaknya minta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik benar dan bertanggung jawab, akuntabel, transparan serta dengan sistem monitoring evaluasi yang ketat. (mg1/yan)
