107,5 Juta Pemilih Berhak Nyoblos

Dalam hal regulasi, Kemendagri juga akan turut mendorong netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk menyampaikan maklumat agar calon kepala daerah aktif membangun kehidupan demokrasi dan tegak pada regulasi dalam pelaksanaan Pilkada.

“Penguatan regulasi netralitas ASN dan koordinasi dengan KemenPAN-RB, BKN, dalam rangka menegakan netralitas ASN, menyampaikan maklumat himbauan kepada calon kepala daerah agar aktif membangun kehidupan demokrasi, menjaga stabilitas dan mematuhi regulasi dalam pelaksanaan pilkada,” imbuhnya.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 akan diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak tahun 2020 merupakan Pilkada Serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Sementara itu, KPU kemarin (23/9) secara resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. “Kita luncurkan setelah proses pematangan rencana penyelenggaraan dalam kegiatan Konsolidasi Nasional selama dua hari sebelumnya pada 21-22 September 2019,” kata KPUArief Budiman.

Peluncuran secara simbolis ditandai dengan pencoblosan surat suara yang ada di layar digital oleh seluruh komisioner KPU RI. Peluncuran tersebut disaksikan oleh seluruh komisioner KPU daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se-Indonesia. “Bukan sesuatu hal yang mudah karena 270 itu hampir separuh dari 548 daerah di Indonesia,” ujarnya. Ia punberharap Pilkada serentak 2020 bisa berjalan sukses dibandingkan pemilu periode-periode sebelumnya dengan kerja sama dan dukungan berbagai pihak. (fin/ful)

 

DP4 PILKADA 2020

Data Sementara

107,5 juta jiwa.

Laki-laki:

53,9 juta jiwa

Perempuan:

53,6 juta jiwa

Pemilih Potensial

Data pemilih potensial untuk

270 daerah di 9 provinsi,

224 kabupaten dan 37 kota

pada Pilkada 2020.

Perekaman Berlanjut

Melakukan optimalisasi perekaman dan pencetakan e-KTP serta menerbitkan surat keterangan bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman data.

Basis KTP Elektronik

Baru 92 persen warga negara memiliki KTP elektronik

Papua dan Papua Barat belum optimal.

Sumber: Kemendagri

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan