Senada juga dikatakan oleh Pakar Ketenagakerjaan, Aloysius Uwiyono. Dia melihat saat ini lapangan kerja masih terbatas. Artinya program KPK untuk meningkatkan skill para pesertanya hanya sia-sia saja.
“Kalau pengangguran itu tergantung ya, coba sudah dilatih lalu lapangan kerja belum tumbuah. Jadi gak akan bisa gunakan skill itu,” ucap dia di Jakarta, kemarin (21/8).
Adapun solusinya, menurut dia, pemerintah harus gerak cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, lapangan kerja akan terbuka sehingga peserta KPK bisa tersalurkan.
“Tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Bila tinggi maka akan banyak perusahaan yang berdiri. Sebaliknya bila rendah, pertumbuhan perusahaan jadi kecil, dan tidak akan terserap banyak tenaga kerja,” ucap dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menilai duit yang dikucurkan pemerintah cukup besar untuk program tersebut, dikhawatirkan dana tersebut malah tidak tepat sasaran.
Sebab, selama ini belum ada kejelasan dari pemerintah tentang definisi KPK untuk apa. Apalagi menggunakan dana yang tidak sedikit yakni lebi dari Rp10 triliun.
“Pertama, kita harus jelas dulu definisi KPK itu apa, masalahnya anggaran ini besar sekali Rp 10 triliun. Kita harus tahu definisinya kartu pra kerja itu apa, agar anggaran tepat sasaran, sampai hari ini tidak jelas simpang siur, Menteri Tenaga Kerja (M Hanif Dhakiri) sendiri bingung itu anggaran mau kemana,” kata Siad kemarin.
Dalam KPK ini juga berpotensi mendorong orang untuk menganggur karena demi mendapatkan insentif dari pemerintah. Hal itu karena statemen Jokowi akan menggaji semua penangguran.
“Dalam kampanye Pak Jokowi bilang bahwa orang yang menganggur akan dapat semacam bantuan dana, itu kan berbahaya ya mendingan orang nganggur karena ada duit kan,” kata Said.
“Harusnya ada definisi jelas mana yang berhak mendapatkan. Bisa jadi itu dicurangi kan karena ada uang saku,” lanjut dia menjelaskan.(din/fin)
