“Kalau DOB itu (Bogor Barat,red) dianggap tak mampu menjalankan upaya fungsi dan kerja otonominya selama tiga tahun, maka DOB itu akan dikembalikan lagi ke induknya,” tukasnya.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Ridwan Kamil pernah menyatakan bahwa pemekaran daerah di Jabar harus benar-benar dipikirkan secara matang dan maksimal
Dia beralasan, jumlah penduduk Jawa Barat masih timpang dengan jumlah kabupaten/kota. Akibatnya pelayanan publik menjadi kurang maksimal.
Menurut Emil, sapaan akrab Gubernur, jumlah penduduk Jawa Barat saat ini hampir 50 juta jiwa tersebar di 27 kabupaten dan kota. Apabila rata-rata setiap daerah memiliki penduduk 2 juta jiwa, butuh upaya dan dana yang tidak sedikit untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat.
“Teorinya hari ini pelayanan publik kita masih kerepotan dengan hampir 50 juta penduduk harus dilayani oleh 27 daerah,” kata Emil.
Menurutnya, Jawa Barat idelanya memiliki lebih dari 40 daerah sehingga setiap daerah melayani sekitar satu jutaan penduduk.
“Idealnya 1 daerah itu penduduknya 1 jutaan jadi kalau penduduk Jabar hampir 50 juta maka daerahnya harus di atas 40 daerah,” sebutnya.
Jumlah kabupaten/kota akan menentukan besar atau kecil Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Jawa Barat. Emil mencontohkan Jawa Timur memiliki 38 daerah padahal jumlah penduduknya lebih kecil dari Jabar yaitu hanya 40 juta jiwa. Wajar DAU Jatim lebih besar Rp10 triliun daripada Jabar.
“Jadi ada ketidakadilan dari menafsir bagaimana pelayanan publik melalui Otda,” ungkap Emil. (ded/yan).
