JAKARTA – Persoalan rangkap jabatan untuk posisi ketua umum di interanal elite Golkar menjadi sorotan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Sebab, hal itu bisa berpotensi mengganggu kerja-kerja kepartaian pimpinan tertinggi partai berlambang beringin hitam.
”Rangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar dalam kabinet membuat kinerja DPP Partai Golkar kuran ootimal,” ujar Wakil Ketua Umum PP AMPG Andi Nursyam Halid di acara diskusi Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8) malam.
Karena itu, Andi berharap, ketua Umum Partai Golkar yang baru tidak terjadi rangkap jabatan di masa mendatang. Pasalnya, rangkap jabatan di kabinet bisa membuat konsentrasi ketua umum terganggu.
”Jika tidak fokus, maka dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme rutin partai seperti rapat harian, rapat pleno. Ini jelas akan membuat partai menjadi tidak dinamis dan tidak demokratis,” paparnya.
Karena itu, dibutuhkan sosok yang bisa fokus mengurus partai dan komunikatif. Juga punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. “Saya rasa Golkar butuh sesuatu yang lebih adaptif dengan zaman,” imbuh Andi.
Di tempat yang sama, Direktur eksekutif Index politica Denny Charter mengatakan, ada data dan fakta yang secara jelas memperlihatkan bahwa dari pemilu ke pemilu suara golkar makin turun. Jika tidak berubah Golkar seakan tergerus oleh zaman.
Karena itu, lanjut Denny, jika Golkar jika ingin tetap eksis di panggung pemilu, maka salah satu jalannya adalah partai ini harus di pimpin oleh ketua umum yang dekat dengan kaum millenial.
”Ingat 2024 akan ada 70 persen pemilih muda. Golkar sebagai salah satu partai paling tua, tentu harus merespon itu dengan baik,” paparnya.(jpg/bbs/rie)
