“Sudah diatur dalam tata tertib dewan. Tentunya juga melalui musyawarah kesepakatan bersama. Jadi untuk pimpinan DPRD dari PKS. Wakil Ketua I dari Gerindra, Wakil Ketua II dari PDIP, dan Wakil Ketua III dari Golkar. Tapi ini belum muncul nama-nama dari masing-masing parpol,” pungkas Yudi. (mg5).
Sementara itu diluar sidang sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Kota Bandung unjuk rasa terkait evaluasi kinerja pemerintah Kota Bandung.
Aksi evaluasi yang bertepatan dengan momen pelantikan anggota DPRD ini menyoroti kinerja pemerintah kota Bandung terkait kasus korupsi yang terus terjadi di kota bandung, diantaranya kasus Ruang Terbuka Hijau, PDAM, PD Pasar dan kasus lainnya.
Mahasiswa menuntut agar pemerintah baik legislatif, yudikatif dan eksekutif transparan dalam membuat suatu kebijakan. Selanjutnya pemerintah dapat mempertanggung jawabkan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi.
Ketua GMNI Antonius Doni menuturkan, ada banyak kasus korupsi yang terjadi dan memprihatinkan di kota Bandung.
“Kasus korupsi PD Pasar, RTH, PDAM dan lainnya, kami meminta pemerintah untuk bertanggung jawab dan menuntaskan kasus ini.” kata dia.
Ditempat sama, Ketua HMI Cabang Bandung, Sigit Egi Dwitama menjelaskan, bahwa aksi mahasiswa kali ini untuk mengingingkat anggota legislatif agar kedepannya bisa membuat kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Aksi ini sebagai bentuk peringatan kepada para anggota DPRD yang baru saja dilantik agar kedepan dalan pengambilan kebijakan harus berdasar pada kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan golongan mereka saja” ujarnya.
Dalam aksi tersebut diwarnai dengan bakar ban, dan aksi tetrikal mahasiswa memperagakan para pemimpin yang korupsi dan menindas rakyat sambil satu persatu berorasi menyampaikan tuntutannya.
“Disini kami mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, kepada bapak yang terhormat kami mengajak untuk duduk bersama apa yang akan dilakukan kedepan untuk masyarakat” ujar Ferdian salah satu mahasiswa dari GMKI dalam orasinya. (mg2/mg5/yan)
