JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memperpanjang masa pensiun guru sambil menunggu pengangkatan guru ASN.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam rapat koordinasi penyelesaian masalah guru honorer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (30/7), di Hotel Bidakara, Jakarta.
Muhadjir mengatakan, usulan tersebut penegasannya akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran.
”Nanti segera akan kita buatkan edaran, Insyaallah akan ada surat edaran bersama antara saya dengan Mendagri,” ujarnya.
Dia menegaskan, akan menindak tegas dan memberi sanksi kepada yang nekat tidak mengikuti surat edaran darinya.
”Karena guru pensiun kan 60 tahun, saya kira kalau masih segar bugar masih bisa bertahan sampai lima tahun, sehingga kita memberi kesempatan sampai tahun 2024 kami berjanji akan berusaha untuk menuntaskan masalah guru honorer,” jelasnya.
Rencananya rekruitmen akan dilakukan secara bertahap sehingga pada tahun 2024 dapat menuntaskan sekitar 700.000 lebih guru yang sekarang masih berstatus honorer. Terkait dengan pengangkatan guru PNS, Mendikbud mengatakan, seusai rapat koordinasi yang ia sampaikan, jika pengangkatan guru terbagi atas tiga skema, yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, kedua untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir, dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.
”Dalam upaya menuntaskan pengangkatan guru honorer, tadi Pak MenPAN juga sudah menyampaikan supaya tidak ada lagi pengangkatan guru honorer, yang ada ini mau kita selesaikan,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi ini selain dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri PAN-RB Syafruddin, juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta perwakilan 542 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat kordinasi tersebut, yakni, pertama mengenai perencanaan ASN tahun 2020-2024, kedua, tentang pengadaan ASN tahun 2019.
Dalam rakor ini, masing-masing kementerian memberikan penjelasan, yaitu, Kebijakan manajemen ASN oleh Menteri PAN-RB, Reformasi pendidikan berbasis zonasi oleh Mendikbud, dan Penguatan sinergi antar SKPD dalam penyusunan kebutuhan ASN oleh Mendagri.
