NGAMPRAH– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat mencatat ada enam kecamatan yang saat ini dilanda krisis air bersih, lantaran terdampak kekeringan pada musim kemarau. Mulai dari Kecamatan Ngamprah, Cililin, Cikalongwetan, Parongpong, Cipongkor dan Gununghalu.
“Sampai saat ini yang sudah dilaporkan kepada kami baru enam kecamatan (alami kekeringan). Tapi, tak menutup kemungkinan akan bertambah lagi, karena datanya masih berproses supaya jelas titik drooping airnya. Sejauh ini distribusi air baru ke satu kecamatan, yakni di Ngamprah,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik, Dicky Maulana usai menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda di Gedung Setda Kabupaten Bandung Barat, Selasa (30/7).
Dia memastikan, saat ini Pemerintah Daerah sudah siap untuk melakukan berbagai antisipasi dampak dari kekeringan yang kemungkinan terjadi selama status siaga kekeringan berlangsung yakni akan ditetapkan pada 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 mendatang. Hal tersebut hasil dari kesepakatan Pemkab Bandung Barat dengan Pemprov Jawa Barat.
“Artinya siaga darurat kekeringan ini baik sumber daya manusia dan peralatan siap setiap saat. Koordinasi antar dinas terkait pun berjalan, termasuk ketika adanya laporan yang masuk terkait permintaan air bersih,” katanya.
“Berdasarkan data yang dirilis BMKG, puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus sampai September, dan akan berakhir Oktober mendatang,” ujar Duddy.
Untuk mengantisipasi permintaan air bersih, kata Duddy, pihaknya sudah menyiapkan lima unit armada mobil tangki air. Masing-masing satu unit milik BPBD, tiga unit dari UPTD Pertamanan, satu unit dari PMI dan tambahan satu unit dari Aksi Cepat Tanggap (ACT).
“Jadi kami mendapatkan support dari pihak lainnya apabila memang memerlukan dukungan air bersi. Secara koordinasi pun, kami biasanya sumber air dari PDAM dan juga BUMD,” tandasnya. (drx)
