BANDUNG – International Labour Organization (ILO) menyarankan adanya perubahan untuk pemberian upah di Jawa Barat. Sebab, ILO menilai sistem desentralisasi pengupahan di Jawa barat di nilai idak adil.
Gubernur Jabar H. Ridwan Kamil mengatakan, selama ini untuk tuntutan upah pekerja di Jawa Barat sering dikeluhkan juga oleh para pengusaha. Sehingga, menjadi beban para investor karena tuntutan upah cukup tinggi.
’’ Ini sudah banyak kasus sebab sudah ada 100 perusahan di Jawa Barat terpaksa gulung tikar akibat dari upah yang dibayarkan terlalu tinggi,’’kata pria yang akrab disapa Emil ini.
Baca Juga:e-Paper Jabar Ekspres Edisi 30 Juli 2019Sekda Ditetapkan Jadi Tersangka, Kalangan Dewan Ramai Berkomentar
Dia mengatakan, selain beberapa pabrik gulung tikar. Ternyata ada juga pabrik memilih pindah lokasi produksinya ke provinsi lain. Bahkan, ada juga yang memilih pindah ke negara tetangga.
” Ini semua alasan sama yaitu tuntutan upah yang tinggi,” cetus dia.
Emil memaparkan, selama ini untuk pengupahan di Jawa Barat dikelola dan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan agar tidak menimbulkan ketimpangan nominal dalam pengupahan di setiap wilayah.
“Contoh Sekarang upah di Kabupaten Pangandaran Rp 1,6 juta sedangkan di Karawang bisa mencapai Rp 4 juta an,” katanya.
Akan tetapi adanya masukan dari organisasi ILO yang merupoaka organisasi dibawah PBB merupakan bentuk perhatian kepada pemerintah Indonesia khususnya Jawa Barat.
’’ Intinya kita diberikan masukan agar sistem pengupahan yang lebih baik. Sesuai standar Internasional dan buruh ikut sejahtera,’’kata dia.
Di temui ditempat sama Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Deddy Widjaya mengatakan, sistem pengupahan di Indonesia memang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena tingkat pertumbuhan perekonomian didaerah tersebut berbeda juga.
Baca Juga:Sekda Ditetapkan Jadi Tersangka, Begini Jawaban Gubernur Ridwan KamilMengejutkan! Sekda Jabar Ditetapkan Tersangka
’’Ada yang sangat tinggi, tertinggi di indonesia seperti di karawang, ada juga upah yang di daerah lain sekitar daerah majalengka dan pangandaran dibawah 2jt,’’ katanya.
Dia menilai, kondisi ini membuat para investor yang bergerak dibidang manufacture berpikir ulang untuk membangun pabrik di Jawa Barat. Bahkan tidak sedikit ada yang memilih pindah dari Jabar.
’’Seharunya ini menjadi pekerjaan rumah bersama, agar permasalah pengupahan bisa ditemukan solusinya terutama untuk daerah-daerah yang sudah tinggi upahnya dan khusus untuk daerah padat modal,’’ kata dia. (mg4/yan)