’’Sekolah swasta terkesan mendapatkan lemparan siswa yang tidak diterima dari sekolah negeri. Kita liat saja endingnya apakah ada pengaruh untuk kami sekolah swasta dengan di berlakukan siatem zonasi ini,’’ kata dia.
Yudi mengungkapkan, keberadaan sekolah swasta di Kota Bandung ada klasifikasi yaitu elit dan alit, keduanya memiliki keragaman kualitas sesuai dengan namanya. Namun, hadirnya sekolah swasta mnemiliki militansi moral untuk membantu pemerintah dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Untuk itu, peranan pemerintah untuk membantu sekolah swasta sudah seharusnya lebih optimal. Mengingat, keberadaan sekolah swasta saat ini secara umum masih termarginalkan.
’’Intinya kehadiran pemerintah memiliki tujuan untuk membuat kesamaan dalam standar antara sekolah negeri dan swasta dalam pemenuhan layanan pendidikan,’’kata dia.
Sementara itu dalam kunjungannya ke SMAN 1 Kota Cimahi Gubernur Jabar Uu Ruzanul Ulum mengatakan, keberadaan sekolah swasta jangan terlalu berorientasi pada bisnis. Salah satunya memungut biaya pendaftaran sangat mahal.
Dia menilai, jika tidak bisa masuk ke sekolah prioritas pertama, kedua dan ketiga, biasanya akan masuk ke swasta. Namun bicara swasta lembaga atau yayasan ada temuan dalam memungut biaya pendaftaran terlalu memberatkan.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, jumlah SMA Swasta di Jawa Barat mencapai 2.800 sekolah. Sedangkan SMK Swasta mencapai sekitar 1.000 sekolah.
Uu mengakui, pihaknya mendapatkan laporan adanya sekolah swasta yang mematok harga pendaftaran dari Rp 17 juta hingga Rp 50 juta. Padahal, sejatinya sekolah swasta juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bahkan, 2019 ini, bantuan yang diberikan mencapai Rp 5 juta per tahun.
“Bila realistis ya silakan, tapi kalau enggak realistis kami akan evaluasi SK yang diberikan pada mereka. Kami khawatir ada unsur bisnis yang berlebihan, tidak masalah asal realiastis,” tegasnya.
Sejauh ini, beber Uu, pihaknya memang belum memberikan sekolah swasta yang enggan disebutkan, yang memungut biaya pendaftaran mahal.
“Nanti tidak menutup kemungkinan akan memanggil mereka,” ujarnya.
Uu melanjutkan, biaya tinggi yang dipatok sekolah swasta akan memberatkan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Apalagi bagi siswa yang memiliki perekonomian yang terbatas.
