Sementara itu orangtua siswa, Linlin Nurlina Rahma mengaku, tidak datang dari subuh. Dia mengaku sudah mempersiapkan kelengkapan pendaftaran dari awal.
’’ Saya datang dari jam 10.00 jarak rumah saya ke sekolah jaraknya 2 km, deket lah kalau ke sekolah. Saya berharap anak saya diterima,’’kata dia.
Sementara itu, Ombudsman Jawa Barat (Jabar) telah menerima empat laporan pada hari pertama PPDB.
Haneda menuturkan, mengenai sistem antrean, perbedaan jarak, laporan dari kabupaten/kota terkait kerusakan server dan untuk tahun ini ditugaskan tidak real time.
“Jadi empat laporan itu tentang sistem antrean , bagaimana sistem antrean di sekolah penyelenggara, dan juga dikaitkan dengan perbedaan jarak, yang seharusnya di jarak sekian ratusan meter tetapi dalam catatan sekian kilometer, harus diukur karena ini terkait pemenuhan hak anak,”Jelasnya.
Menurutnya, pengawasan difokuskan kepada potensi praktek jual beli kursi melibatkan penyelenggata PPDB dan Pemalsuan surat keterangan tanda miskin (SKTM) dan kecurangan lainnya.
“Praktel jaul beli kursi jangan sampai terjadi, jual beli kursi termasuk pidana dikatagorikan gratifikasi atau suap-menyuap,”tegasnya.
Terpisah Pengamat pendidikan dan akademisi Elih Sudiapermana mengatakan, sebetulnya sistem zonasi yang diterapkan dipastikan akan memunculkan polemik ketidak puasan para orang tua.
’’Banyak masyarakat yang mempermasalahkan sistem tersebut lantaran tidak diterima di sekolah yang menjadi tujuan,’’ucap dia.
Elih menilai, sebenarnya PPDB harus jadi cermin bagi pemerintah. Sebab, jangan sampai PPDB berakhir dengan kericuhan.
’’ Dari dulu seolah-olah PPDB selesai sudah permasalahannya. Padahal ini cermin, ternyata masalahnya ada ketimpangan jumlah sekolah di wilayah lain,’’kata mantan Kadisdik Kota Bandung ini.
Untuk itu, pemerintah pusat ataupun provinsi dituntut harus cermat dan betul arahnya. Yaitu, memberikan pelayanan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Elih memaparkan, zonasi harus dijelaskan arahnya. Sekaligus, dinetralisir. Sebab, bagaimanapun sistem zonasi memiliki dampak baik dan buruk.
’’Contohnya yang tidak masuk pasti marah, pasti kesal. oleh karna itu harus dicermati betul zonasi ini arah kemana,’’kata dia.
Elih memaparkan, salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah PPDB adalah pemerataan pendidikan dengan menambah sekolah-sekolah favorit. Dengan begitu, para orang tua akan memiliki pilihan sesuai dengan letak domisilinya.
