SOREANG – Wakil Bupati (Wabup) Bandung H. Gun Gun Gunawan mengimbau para investor, yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Bandung, untuk memaksimalkan potensi daerah setempat. Hal itu diungkap usai dirinya mengikuti acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 sekaligus Peluncuran Visi Indonesia 2045 di Hotel Shangrila Jakarta, Kamis (9/5/2019).
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung akan bantu dengan regulasi dan kebijakan, termasuk penindakan terhadap oknum, jangan sampai investor dipersulit perijinannya. Namun kami juga mengimbau, mereka yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bandung harus tetap menjaga alam, memberdayakan serta mempertahankan kekhasan lokal masyarakat setempat,” imbau Gun Gun.
Menurutnya, kehadiran investor harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga tingkat perekonomian di daerah tersebut akan ikut terdongkrak.
”Masyarakat harus langsung merasakan manfaatnya, melalui tersedianya lapangan pekerjaan. Bahan-bahan pangan yang ada di Kabupaten Bandung juga harus dimaksimalkan pemanfaatannya, jangan sampai investor mendatangkan bahan-bahan dari luar. Selain itu juga harus diperhatikan pengembangan seni tradisional, baik kerajinan, kesenian maupun kebudayaan khas Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Selain itu, dengan memanfaatkan potensi lokal, akan mempercepat peningkatan angka ekspor sekaligus menurunkan angka impor.
”Penjualan ekspor hasil bumi Kabupaten Bandung akan lebih cepat. Petani akan merasakan manfaatnya secara langsung, sehingga usahanya bergairah lagi. Berikutnya akan mengurangi impor, karena bahan-bahan lokal ini akan mensubstitusi yang selama ini diimpor,” katanya.
Sebagai respon tuntutan pemerintah pusat dalam rangka percepatan perijinan, Gun Gun juga berujar harus ada regulasi dan kepastian sebagai payung hukum bagi kepala daerah, terkait masalah perijinan. Terlebih investasi di bidang wisata alam, yang juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
”Kami mendukung percepatan, namun harus ada payung hukum dari pusat bagi kepala daerah, khususnya di Kabupaten Bandung yang mulai dilirik investor. Di Kabupaten Bandung, terutama ketika investor mengajukan permohonan perijinan pengembangan wisata alam, mereka juga harus melakukannya kepada PT. Perhutani, PT Perkebunan Nusantara VIII atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Ini yang menyulitkan para pelaku usaha,” pungkasnya. (rus)
