DKI Jakarta adalah episentrum konflik electoral pasca pemungutan suara Pilpres 2019, secara empirik sangat logis, karena kompetisi elektoral di Jakarta antara kedua paslon sangat ketat. Jakarta barometer politik nasional yang mempengaruhi daerah lain. Polarisasi politik dimulai di Jakarta dan konsentrasi elit pendukung paslon dan elit politik di Jakarta, maka saya beranggapan bila Jakarta aman dan bebas konflik maka kemungkinan pilpres di daerah lain aman, dan itu menjadi perhatian kita semua tutup Abdul Ghofur yang juga Alumni Pasca Sarjana Politik UI.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menambahkan, untuk meminimalisasi konflik elektoral, KPU dan Bawaslu harus meningkatkan kepecayaan publik terhadap proses pemilu.
Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan dengan menunjukkan hasil kinerja, khususnya dalam hal menjelaskan secara komprehensif atas masalah-masalah terkait pemilu yang dipersoalkan peserta pemilu dan masyarakat. “KPU dan Bawaslu juga harus profesional dengan menjelaskan secara konkret masalah yang digugat atau datang dari peserta pemilu dan masyarakat. Jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat berkurang dan menambah konflik,” tandas Siti. (fin/khf)