Namun, setelah melakukan kajian pembahasan anggaran, tidak ditemukan nomenklatur, membayar sesuatu di luar normatif pemerintah.
”Jadi jangan salah arti, di situ saya bukan berjanji untuk membayar, karena dewan tidak bisa membayar, yang bayar itu eksekutif. Tapi setelah dikaji kos anggaran untuk itu memang tidak ada,” paparnya.
Bukan hanya pemerintah, lanjut Agun (sapaan Achmad Gunawan), PDJM sendiri tidak bisa mengganti uang para pedagang. Apalagi hingga saat ini PDJM masih dianggap bermasalah.
”Kita tidak cukup berkonsentrasi untuk membuka itu,” pungkasnya.(ziz)