CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menilai pekerjaan para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini tidak optimal. Pasalnya hingga sekarang masih saja ada masyarakat yang mengadu jika pembagian PKH tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiyatmoko mengatakan, untuk memperlancar program dari Kementerian Sosial (Kemensos) seharusnya para pendamping PKH bekerja secara profesional. Sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan terkait aduan masyarakat tidak ada lagi.
”Secara pribadi saya juga beberapa kali menerima pengaduan itu. Bahkan hampir semua anggota dewan saat melaksanakan reses menerima keluhan itu,” kata Wahyu, di gedung DPRD Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Senin (25/3).
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari dinas sosial (dinsos) Cimahi, selama ini dinsos daerah hanya menerima data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah matang dari Kementerian Sosial (Kemensos) langsung. Padahal, seharusnya dinsos daerah mempunyai kewenangan untuk memperbaiki kesalahan dilapangan. Sebab dinsos merupakan kepanjangan tangan dari kemensos.
”Sebenarnya kita berharap pihak dinas kota juga mempunyai peran, jangan sampai program dari kemensos itu terus menerus jadi tidak tepat sasaran karena salah data,” ujarnya.
Untuk itulah, Wahyu mengaku, akan segera memanggil para pendamping PKH se- Kota Cimahi, untuk dimintai keterangan.
”Kita masih cari waktu yang pas, nanti kita akan memanggil para pendamping. Kita pengen tau apa saja yang selama ini dikerjakan mereka,” tegasnya.
Selain memanggil para pendamping PKH, pihaknya juga akan segera meminta keterangan pihak dinsos Cimahi. Sebab, menurut Wahyu sangat disayangkan jika bantuan dengan anggaran dari pusat yang otomatis memakai uang rakyat harus diberikan kepada orang yang salah.
”Kita akan tanya seperti apa PKH ini dan punya peran nggak dinsos di program kemensos ini, artinya punya kewenangan atau tidak untuk memperbaiki setiap kesalahaan yang ada di lapangan,” terangnya.
Senada dengan Wahyu, anggota komisi IV Aida Cakrawati mengungkapkan, sejauh ini kebanyakan yang tidak mendapatkan bantuan PKH adalah para lansia atau jompo. Padahal mereka sangat perlu diberikan perhatian.
