CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi prioritaskan pembangunan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan yang bersumber dari bantuan provinsi.
Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi, Ainul Yakin, di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusuma, Rabu (13/3).
Menurut Ainul, pihaknya, akan mulai melakukan lelang pada awal april mendatang dengan tetap mengacu kepada pekerjaan skala prioritas dan beberapa pekerjaan besar. Sebab, selain memerlukan jangka waktu yang cukup lama, pekerjaan besar juga biasanya menggunakan anggaran dari DAK atau anggaran yang bersumber dari bantuan provinsi.
”Untuk dana bantuan pencairannya mempunyai jadwal sendiri. Dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Aturan itu merata diseluruh Indonesia,” ujarnya.
Salah satu aturan yang perlu dipenuhi pamerintah daerah saat menerima pencairan bantuan adalah saat pencairan tahap awal dengan jumlah 30 persen dari anggaran yang dijanjikan, maka pemerintah daerah harus bisa menyerap mimimal 75 persen dari anggaran tersebut. Jika penyerapan kurang dari 75 persen maka tidak dapat menerima transfer tahap berikutnya.
”Itu yang menjadi pertimbangan mengapa kita lebih mengutamakan yang menggunakan DAK. Termasuk bantuan provinsi. Jadi proses lelang kita dahulukan yang itu,” terangnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, jika pembangunan yang dananya bersumber dari DAK telat lelang dan setelah kontrak pekerjaan tidak selesai atau mundur dari yang dijadwalkan, maka pemerintah daerah harus mencari dana sendiri untuk penyelesaiannya. Sebab pemerintah daerah tidak dapat mencairkan dana bantuan sisa pencairan yang terdahulu.
”Kemana kita harus nyari untuk menyelesaikannya. Sedangkan APBD sudah ketok palu jadi kita sudah tidak bisa apa-apa. Sementara proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terikat pada ketentuan-ketentuan seperti itu,” terangnya.
Untuk itulah, Ainul mengaku pihaknnya lebih mengutamakan proses lelang untuk pembangunan yang anggarannya bersumber dari DAK dan bantuan provinsi serta pembangunan yang besar seperti Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Underpass.
”Makanya kita antisipasi seperti DED atau perencanaan untuk underpass dan MPP dulu,” ucapnya.
Sementara itu, saat disinggung terkait keinginan walikota yang ada pembangunan fisik diawal tahun, Ainul mengakui memang jika idealnya seperti itu. Sehingga seharusnya tahap lelang sudah selesai dilakukan diakhir tahun lalu. Namun karena adanya beberpakali rotasi mutasi yang menyebabkan pergantian pejabat, maka pekerjaan fisik terlambat dikerjakan.
