”Yang pasti mereka harus masuk SMP mau negeri atau swasta dengan SPP dan DSP gratis termasuk ditempat atau kelurahan lain. Ditahun ini kita mencoba meminimalisir anggapan sekolah favorit dan non favorit,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan memberi pemahaman dan mengarahkan masyarakat agar sebaiknya menyekolahkan anaknya di sekolah yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggalnya.
”Masyarakat enggak perlu khawatir. Sebab, skarang pak walikota juga akan mensuport masalah sapras,” tegasnya.
Baca Juga:LTMPT Ajak Simulasi Peserta UTBKFakultas Hukum Unpad Adakan Perjanjian Kerjasama Dengan BANI dan IArbI
Tetkait kekurangan sekolah, dia mengaku akan melakukan kajian untuk penambahan sekolah. Sebab untuk membuat satu sekolah negeri baru, pemerintah masih terkendala pada lahan.
”Tahun ini kita coba kaji kalau nanti di gedung SD itu diatasnya ada SMP. Kita juga akan meminta ke pemerintah pusat untuk membuat sekolah di kelurahan-kelurahan yang tidak ada SMP negeri,” pungkasnya.(ziz)