Hal senada diungkapkan Manager Marketing dan Sales Hotel Vila Lemon Lembang, Ian Rahmat Firdaus. Menurut dia, jika kegiatan pemkab digelar di luar Bandung Barat akan berdampak pada perputaran ekonomi hotel. “Pengaruh pada pajak termasuk soal gaji pegawai. Karena sepinya kegiatan dan kunjungan. Kalau benar kegiatan digelar triwulan keempat jelas ini membuat kami juga berat dan repot,” paparnya.
Dia berharap, pemerintah daerah khususnya Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna bisa mengeluarkan kebijakan agar kegiatan rapat, acara dan bimtek harus digelar di wilayah Bandung Barat. Sebab, ujung-ujungnya pendapatan akan berputar juga di Bandung Barat. “Kalau di luar kan tidak, justru pendapatan tidak akan masuk ke Bandung Barat malah ke daerah lain. Dengan sepinya kegiatan pemerintah atau dinas berdampak pada gaji pegawai juga,” ujarnya. Sebelumnya, Pemkab Bandung Barat telah memasang spanduk peringatan di depan gerbang Grand Hotel Lembang lantaran menunggak pajak hingga Rp 1,9 miliar sejak 10 tahun terakhir. Diduga macetnya pembayaran pajak ini akibat mulai sepinya pengunjung dari berbagai kegiatan rapat pemerintah di hotel Lembang.
Kabid Pendapatan pada DPKAD Kabupaten Bandung Barat, Hasanudin menyebutkan, tunggakan pajak dari hotel tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun ke belakang. Puncaknya tahun ini Pemkab memberikan tindakan tegas dengan memasang spanduk peringatan di lokasi penunggak pajak. “Beberapa hotel penunggak pajak sudah kita pasang spanduk peringatan. Yang paling tinggi memang Grand Hotel Lembang yang tunggakannya mencapai Rp 1,9 miliar sejak 10 tahun terakhir. Sisanya beberapa hotel lainnya sehingga totalnya mencapai Rp 3 miliar lebih,” kata Hasanudin beberapa waktu lalu. (drx)