JAKARTA – Tudingan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang menganggap adanya kebocoran anggaran sebesar 25 persen atau setara dengan Rp 500 triliun sempat membuat merah telinga di lingkaran Menteri Kabinet Kerja dan Tim Kemenangan Nasional Joko Widodo- Ma’ruf Amin. Mereka menilai ada kekeliruan dari sisi nominal dan perihal kebocoran yang disampaikan Ketua Umum Gerindra tersebut.
Tak tinggal diam, kini giliran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ikut berkomentar. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kemenpan RB , M. Yusuf Ateh mengatakan, saat ini, pemerintah telah berhasil mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp 392 triliun. Angka tersebut merupakan potensi inefisiensi anggaran bukan kebocoran seperti yang dimaksud Prabowo.
”Jadi kalau ada yang bilang ini mark up ya keliru, melainkan ini kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti outcome,” terangnya.
”Jika program bisa diubah menjadi langsung ke outcome, mengapa harus berliku, mengapa outcome dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kita lakukan melalui upaya refocusing program yang langsung menyentuh sasaran prioritas,” imbuhnya.
Menurut Yusuf Ateh, Pemerintahan Joko Widodo, tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metode money follow program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran. Termasuk reorientasi paradigma ASN yang selama ini cenderung berfokus membuat SPJ.
”Sejak tahun 2016, pemerintah telah melakukan reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, Pembenahan dititikberatkan pada upaya refocussing program dan kegiatan yang lebih prioritas. Sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat,” ujar Yusuf Ateh.
Kemudian pada tahun 2017, menurut Yusuf Ateh, pihaknya telah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp41,15 Triliun. Anggaran ini lalu di refocusing untuk hal yang lebih prioritas. ”Di tahun 2018, tercatat senilai Rp 65,1 triliun berhasil diefisiensika,” jelasnya.
Diketahui, dalam pidatonya pada HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Prabowo mengungkapkan kebocoran anggaran yang dimaksud adalah penggembungan anggaran atau mark up. ”Jadi ada proyek yang harganya 100 kemudian dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi,” tandasnya, Rabu (6/2) lalu. Pernyataan ini pun mendadak viral dan mendapat pernyataan dari kedua kubu calon presiden. (fin/tgr/rie)
