GARUT – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan, reaktivasi jalur Kereta Api Cibatu-Garut segera digarap Pemerintah. Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Jumat (18/1/2019).
“Memang akan dimulai reaktivasi jalur-jalur baru, tidak hanya satu tapi ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat yang akan segera dimulai, termasuk nanti yang masuk ke kawasan-kawasan wisata, karena memang dulunya ada, karena menyangkut kawasan wisata,” tutur Jokowi.
Menurutnya, pembangunan jalur tersebut diproyeksikan untuk menumbuhkan titik-titik perekonomian baru, terutama di kawasan wisata. Pasalnya di Garut merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi wisata.
“Dulu pernah loh ke Garut tahun 1926 Charli Chaplin, ke sini. Dua kali lagi, karena lihat keindahan ini (Garut, red), nemakai kereta api, dari Bandung ke sini,” katanya.
Pemerintah, kata Jokowi menargetkan pengerjaan proyek reaktivasi KA selesai dalam kurun waktu dua tahun.
Saat kunjungannya, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung.
Begitu mendarat, mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung menuju Stasiun Bandung didampingi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Cibatu, Garut dengan menggunakan kereta api .
Selain Reaktivasi kereta api, Presiden Joko Widodo juga memberikan kado indah kepada warga Garut dan Tasikmalaya. Kado itu adalah berupa pembangunan jalan tol Cileunyi, Garut, Tasikmalaya atau Cigatas.
Jokowi menyebut, sebentar lagi pemenang lelang tol Cigatas sudah ditetapkan. Setelah itu, pembangunan tol akan segera dimulai.
“Tol Cigatas ini penetapan lokasi sudah. Tinggal tunggu pemenang lelang, sudah langsung mulai,” ujarnya di Alun-alun Cibatu.
Menurut Jokowi, pembangunan tol akan mengurai kemacetan di Cileunyi serta di wilayah Garut dan Tasikmalaya.
Selain membahas tol Cigatas, Jokowi juga membagikan sertifikat wakaf di Masjid Agung Cibatu.
“2017 dimulai pembagian di Sumbar, Riau, Aceh, Jabar, Jateng, Jatim. Memang banyak sekali tanah wakaf yang belum punya sertifikat. Dengan pemberian sertifikat, akan memperjelas hak hukum, baik di masjid, pondok pesantren, musola, dan lembaga pendidikan,” ucapnya. (igo)
