BANDUNG – Politisi Partai Golkar Nurul Arifin berbicara banyak berkaitan dengan opinion public yang terbangun pasca-mencuatnya kasus e-KTP. Sebelum vonis bersalah oleh hakim justru publik, kata dia, telah menghukum partainya sebagai partai korupsi.
Hal itu dikatakan Nurul saat menjadi pembicara dalam Academic Forum Asian Networks for Public Opinion Research (ANPOR) yang digelar di Ballroom Prama Grand Preanger Bandung, kemarin (29/11).
Akibat adanya opini publik negatif itu, sejumlah survey mencatat jika posisi Golkar terus makin tergerus. Bahkan pada survey terakhir berada di posisi tiga, dibawah PDI Perjuangan dan Gerindra.
”Itukan survey yang terakhir, tapikan belum ada survey baru lagi. Sebenarnya ketiga cuman potensi keempat sangat mungkin.
Tapi kita kan tidak mau, sebagai kader kita tidak mau Golkar sampai turun ke posisi ke-empat. Oleh karena itu kita akan mempertahankan, paling tidak kita tetap di nomor dua,” kata Nurul Arifin pada Jabar Ekspres, usai acara berlangsung, kemarin.
Salahsatu upaya untuk menaikkan kembali citra positif Golkar yakni dengan melakukan kerja-kerja kader di Pileg. ”Ketua umum, sudah menugaskan kami, bahwa kita harus fokus memenangkan partai,” tandas Nurul.
Ditanya apakah kader Golkar lebih memilih memenangkan partai atau Capres yang saat ini mengusung Joko Widodo dan Maruf Amin.
”Kalau suruh pilih (salah satu), ngga lah. Karena begini, karena itu kan komitmen. Kalau di politik ini semuanya harus milih. Kalau sekarang kita memilih dan berkomitmen berkoalisi ke nomor Satu, ya kita harus konsekuen. Jadi ngga bisa dipilih Pileg atau Pilpres, itu pembodohan menurut saya. Suka tidak suka, kita harus komit. Jadi Golkar dengan Pak Jokowi, maka kita berjuang untuk Pak Jokowi saja,” tandasnya meyakinkan.
Karenanya, sebut Nurul, pada saat kader Golkar sosialisasi di masyarakat mereka juga turut mengampanyekan Capres Nomor 01. ”Itu yang diminta, jadi kalau kampanye itu pararel, tapi masyarakat
juga tahu kalau kami dari Golkar itu adalah Pak Jokowi,” ungkapnya. Ditanya ada anggapan, jika effek elektoral dari Pilpres justru mengungtungkan hanya tiga partai yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan PKB, Nurul tak menampik hal itu.
