BANDUNG -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sidang Paripurna DPRD Jabar menyampaikan arah kebijakan Rencana Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Menurutnya, arah kebijakan masih memiliki pola pada pendapatan, belanja dan pembiayaan Namun, untuk rencana perkiraan pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp 34,882 triliun lebih.
’’Ini terjadi kenaikan sebesar Rp 2,921 Triliun lebih atau naik 9,14 persen jika dibandingkan dengan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp31,961 triliun lebih,”sebbut Emil ketika ditemui usai sidang paripurna di gedung DPRD Jabar kemarin. (21/11).
Dia menuturkan, pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan sebesar Rp19,765 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 12,40 persen jika dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp17,584 triliun.
Sumber pendapatan yang kedua berasal dari dana perimbangan yang diperkirakan sebesar Rp 15,052 triliun, naik 4,92 persen dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp14,345 triliun. Kemudian dari lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan sebesar Rp 64,623 miliar, naik 107,67persen jika dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 31,118 miliar.
”Untuk belanja daerah tahun anggaran 2019 diperkirakan sebesar Rp 37,055 triliun, meningkat sebesar Rp 3,094 triliun atau naik 9,11 persen dibandingkan pada APBD murni 2018 sebesar Rp 33,961 triliun,” kata dia
Lebih lanjut Emil mengatakan, kebijakan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2019 akan difokuskan pada 8 program prioritas pembangunan di antaranya, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong bisnis pertanian berkelanjutan, Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata, Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan dan pelayanan dasar perumahan/ permukiman. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, Peningkatan modal sosial masyarakat untuk peningkatan daya saing, Penguatan reformasi dan birokrasi.
”Belanja daerah 2019 ini diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan akuntabel, proporsional, efisien dan efektif,” jelas Emil.
Sedangkan untuk pembiayaan pada APBD 2019 tedapat sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya atau Silpa sebesar Rp 2,25 triliun. Pemprov Jabar juga memberikan penyertaan modal sebesar Rp 76,8 miliar kepada Bank BJB.
