SUKABUMI – Pemerataan pembangunan merupakan masalah yang sering dijumpai di daerah perkotaan. Pusat kota yang penuh dengan kemewahan dan tawaran berbagai kemudahan seolah selalu berjalan beriringan dengan persoalan ketimpangan. Untuk membuktikan ketimpangan tersebut sebenarnya tidaklah sulit. Kekumuhan dan tingkat kepadatan sudah cukup menjadi tolak ukur adanya ketimpangan pembangunan di sebuah kota.
Ketimpangan tersebut membuat BKKBN terus memprioritaskan daerah Kumuh-Miskin “Kumis” perkotaan guna dijadikan sebagai titik Kampung KB.
Minggu (28/10/2018) BKKBN Provinsi Jawa Barat menunjuk Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi sebagai titik pembentukan Kampung KB. “Program Kampung KB adalah program khusus yang dibuat oleh BKKBN. Hanya desa atau kelurahan khusus pula yang bisa dipilih sebagai titik Kampung KB,” ujar Yuyu Yunisa.
Narasumber dari BKKBN Provinsi Jawa Barat tersebut mengajak masyarakat Citamiang untuk bisa memanfaatkan program Kampung KB dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menggerakan sektor ekonomi kreatif yang ada di sekitar mereka.
Acara yang turut dihadiri oleh Dewi Asmara dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa Kampung KB merupakan ikhtiar pemerintah untuk meminimalisir ‘gini ratio’ di Indonesia yang menurutnya masih cukup tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi negara kita pernah mencapai titik puncak. Namun saat hal itu terjadi, permasalah kita tetap sama, yaitu faktor distribusi. Seringkali masyarakat di level terbawah tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Akibatnya, ketimpangan tetap terjadi.” Ujar Dewi.
Di akhir acara, perwakilan dari Dinas Dalduk P3APM, dr. Rita Fitri, menegaskan bahwa Dinasnya akan memaksimalkan program ini demi pemerataan tingkat kesejahteraan di kota Sukabumi. (iing)
