NGAMPRAH– Menjelang akan turunnya anggaran perubahan tahun 2018, seluruh SKPD diminta untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Salah satunya, soal tingkat penyerapan anggaran yang harus lebih dimaksimalkan serta direalisasikan sesuai dengan perencanaan. “Berdasarkan instruksi pak bupati, setiap kepala SKPD ini harus mampu berakselerasi dalam mewujudkan program 100 hari kerja. Seperti dalam penyerapan anggaran perubahan di akhir tahun ini, harus benar-benar terserap tanpa menyisakan angka silpa yang besar. Artinya setiap SKPD harus membuat strategi agar perencanaan bisa terlaksana dengan baik,” kata Pj Sekda Bandung Barat, Wahyu Diguna di Ngamprah, Kamis (11/10).
Wahyu menjelaskan, sesuai dengan visi AKUR yakni aspirasi, kreatif, unggul dan religius ditambah dengan jargon “Lumpat” harus diterjemahkan dengan aksi kinerja yang cepat dengan mengikuti aturan yang benar.
Dia menyebutkan, beberapa program yang harus terlaksana dalam program 100 hari kerja di antaranya, peningkatan pelayanan publik seperti pembuatan administrasi kependudukan (adminduk), pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan puskesmas 24 jam, launching sekolah model, launching terpadu pelayanan kemiskinan dan beberapa program lainnya.
“Di samping untuk menunaikan janji politik pak bupati, ini juga sebagai cara untuk mengajak seluruh SKPD aga lebih fokus dalam membuat perencanaan serta aksi nyata dalam mewujudkan program tersebut. Dari mulai jabatan sekda, staf ahli, asisten, kepala SKPD hingga aparat pemerintah terbawah seperti desa harus bersinergi merealisasikan apa yang menjadi visi dari AKUR,” ungkapnya.
Baca Juga:Remaja Perlu Dibekali Mekanisme Kesehatan JiwaKepsek Harus Jadi Manajer
Dalam mewujudkan Bandung Barat “Lumpat”, kata dia, tidak terlepas dari kualitas SDM yang dimiliki serta memiliki integritas yang memadai. Termasuk soal sikap disiplin ASN yang setiap saat harus ditingkatkan. “Dengan begitu, segala apa yang diinginkan pimpinan (bupati) dalam mewujudkan 100 hari kerja bisa terwujud dengan baik,” terangnya.
Sebaliknya, kata dia, bila masing-masing SKPD tidak memiliki keinginan untuk bergerak cepat atau “Lumpat” maka, konsekuensi yang akan diterima yakni pejabat tersebut akan di “parkir”. “Itu sebuah aturan, kalau tidak mampu bekerja dengan baik siap-siap di parkir dari jabatannya. Makanya, saya terus mengajak dan mengimbau agar seluruh ASN dan pejabat bisa terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bandung Barat,” tandasnya. (drx)