BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mulai memetakan daerah rawan konflik jelang Pemilu. Pengawasan lebih khusus untuk Pemilihan Presiden yang dinilainya konfliknya lebih besar.
Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat, Wasikin Marzuki, analisa pemetaan wilayah konflik penting dilakukan mengingat Jabar jadi salah satu daerah merah atau rawan konflik.
”Pemetaan wilayah konflik jelang Pemilu, khususnya Pilpres 2019. Kita sudah mulai melakukan analisa berdasarkan data Pilpres 2014, dimana pada Pilpres sebelumnya ada beberapa wilayah merah. Dan kita sudah petakan kembali untuk mengantisipasinya,” tutur Wasikin Marzuki pada Jabar Ekspres, Bandung, kemarin (1/10).
Bercermin data pada Pemilihan Presiden 2014 jelas Wasikin, terdapat dua wilayah yang masuk dalam kategori merah atau rawan konflik yaitu, Kabupaten Purwakarta dan Kabupatan serta Kota Cirebon. Pemicu konflik yang terjadi pada Pilpres 2014 yang terjadi di dua daerah tersebut lebih kepada saling menyerang lawan politik dengan isu-isu SARA, sampai kepada pengerahan massa.
”Ada beberapa faktor pemicu konflik lainnya dari data Pilpres sebelumnya yaitu, tindakan kecurangan baik itu proses pencoblosannya, perhitungan suara ataupun saat kampanye yang masih akan terjadi di Pilpres 2019,” jelasnya.
Bercermin dari data tersebut terang dia, Bawaslu Jabar akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum hingga KPU Jabar agar pemicu konflik tersebut tidak terjadi lagi di Pilpres 2019.
”Teknisnya nanti akan kita bicarakan dengan para pihak terkait, yang jelas kita sedang menganalisa dan memetakan wilayah termasuk solusi terkait beberapa wilayah rawan konflik di Pilpres 2019,” terangnya.
Komisioner Bawaslu Jabar Bidang Hubungan Masyarakat dan antar Lembaga, Loli Kuswendi menambahkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik, Bawaslu Jabar tentu akan melakukan langkah-langkah pencegahan bekerjasama dengan para pihak terkait pada saat Pemilu nanti.
”Termasuk meminta peran serta dari masyarakat terutama partai politik yang dituntut untuk bisa menciptakan kondisi yang kondusif mulai dari kampanye, pencoblosan sampai perhitungan suara harus tetap damai,” tambahnya.
Peran serta masyarakat kata Loli, lebih kepada keterlibatan masyarakat dalam menjaga situasi kondusif di daerah masing-masing jadi lebih mudah menjaga proses politik ini.
