BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat jamin pelaksanaan CPNS 2018 di Jabar tidak ada praktik titip menitip. Sebab proses seleksi dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang digunakan diklaim sangat terbuka atau transparan. Sehingga tidak ada celah bagi kecurangan salah satunya praktik titip-menitipkan peserta agar bisa lolos.
”Saya jamin proses seleksi tidak ada praktik titip-menitip agar bisa lolos CPNS karena sekarang kita menggunakan CAT. Jadi saat pelaksanakan tes tertulis, nilainya bisa langsung diketahui oleh peserta di komputer atau bisa diketahui lolos sesuai passing grade atau tidak,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Bandung.
Iwa mengimbau pada para calon peserta CPNS 2018 agar sabar menunggu informasi resmi dari laman resmi CPNS 2018 pada 19 September 2018. Menrutnya, segara informasi terkait CPNS akan diupload di laman sscn.bkn.go.id.
Untuk itu, pihaknya meminta sabar untuk menunggu dan tidak terbawa oleh informasi salah atau informasi simpang siur dari laman atau website yang tidak resmi.
Berkaitan dengan jumlah PNS yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari BKD, jumlah yang dibutuhkan dan yang akan diperebutkan kurang lebih 1.069 orang dengan formasi lebih banyak untuk tenaga pendidik dan medis sebanyak 1.000 orang.
”Artinya, jumlah CPNS akan lebih banyak untuk OPD Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Jabar,” jelasnya.
Formasi yang akan lebih banyak diserap di OPD Dinas Pendidikan Jawa Barat terang dia, lebih banyak untuk guru SMK dan SMA yang merupakan kewenangan Provinsi Jabar untuk detail jumlahnya dirinya tidak mengetahui pasti yang jelas formasi pendidikan mendapatkan slot lebih banyak dibandingkan formasi lainnya.
Sedangkan jumlah CPNS untuk formasi non-tenaga pendidik dan kesehatan, Jabar hanya mengalokasikan 69 orang dan ini tersebar di beberapa OPD Provinsi Jawa Barat. Adapun jumlah formasi yang lebih banyak untuk tenaga pendidik dan kesehatan karena saat ini Pemerintah Provinsi Jabar sedang masif-masifnya melakukan peningkatan kualitas pendidikan khususnya SMK, SMA dan MA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jabar.
