“Ketika muncul Pereturan Pemerintah (PP), pemerintah daerah dilarang mengangkat honorer, sejujurnya membuat dilevel oprasional dibawah jadi terkendala. Kalau sudah menyangkut PP berarti itu intruksi yang mau tidak mau itu harus dilaksanakan,” bebernya.
Maka dengan adanya kabar dipersilahkan sekolah merekrut tenaga honorer, pihaknya sangat bersyukur. Namun ia akan menanyakan terlebih dahulu terkait bagaimana cara pengaturannya.
“Alhamdulillah. Paling kita akan menunggu buat pengaturan para honorer nanti,” pungkasnya. (ziz/yan).
