NGAMPRAH– Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat akan melakukan pendataan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini baru sekitar 6 ribu UKM yang sudah memiliki IUMK. “Memang berdasarkan data dari BPS keberadaan UMKM di KBB itu ada sekitar 20 ribu. Tapi, kita akan lakukan pendataan disertai dengan apakah mereka sudah menempuh izin atau belum,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KBB Ade Wahidin belum lama ini.
Ade menyebutkan, IUMK bisa digunakan sebagai salah satu syarat mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Pelayanan IUMK bisa diperoleh di kantor kecamatan setempat. Menurut Ade, IUMK berlaku untuk usaha mikro dan kecil, yakni dengan aset di bawah Rp 150 juta.
Sementara itu, usaha dengan aset di atas Rp 150 juta diharuskan mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Salah satu cara kami yakni dengan gencar melakukan jemput bola terhadap pelaku UMKM agar mereka menempuh izin. Itu menjadi target kami di tahun ini,” ujarnya.
Ade mengungkapkan, IUMK berfungsi sebagai identitas sebuah usaha. Dengan demikian, usaha tersebut memiliki merek tersendiri, sehingga lebih berpeluang besar untuk dikenal oleh pasar. Saat ini, Ade mengaku tengah menginventarisasi jumlah UMKM di KBB. “Namun, kami akan verifikasi kembali untuk mengetahui jumlah pastinya,” katanya.
Beberapa waktu lalu, para pelaku UMKM di KBB difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memasarkan produk mereka secara dalam jaringan (daring/online). Sekitar 750 pelaku UMKM dibantu memasarkan produk melalui marketplace. Target ke depan, mereka memiliki toko daring sendiri.
Untuk menindaklanjutinya, Ade mengaku siap melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para pelaku UMKM. Dengan pemasaran secara daring, peluang usaha mereka akan lebih berkembang. “Kita ingin memfasilitasi dan membantu pelaku UMKM agar usahanya terus berkembang. Salah satunya soal pemasaran yang biasanya menjadi kendala para pelaku usaha,” tandasnya. (drx)
