MAKKAH – Indonesia perlu membangun kota sendiri di Makkah dan Madinah. Kota itu terdiri atas kampung-kampung khusus yang bisa menjadi prototype Indonesia.
Rencana itu muncul dalam rapat koordinasi antara tim pengawas (timwas) haji dari DPR dan perwakilan pemerintah di Makkah, Jumat malam (17/8). Acara itu dihadiri timwas haji dari komisi VIII, IX, dan pimpinan DPR. Ada juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, serta jajaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Wakil Ketua DPR yang juga pimpinan timwas haji Fahri Hamzah mengatakan, pembangunan kampung-kampung Indonesia akan mempermanenkan penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Suci. Selama ini, penyelenggaraan haji masih bersifat adhoc. Fahri lantas membandingkan dengan Turki. Menurut dia, Turki telah lebih dulu mempermanenkan penyelenggaraan haji mereka di Tanah Suci. ’’Kantor perwakilan mereka di sini (Makkah, Red) udah dahsyat, gede sekali. Padahal jamaah haji mereka lebih sedikit,’’ terangnya.
Pembangunan kampung-kampung Indonesia di Makkah, menurut Fahri, akan menggambarkan kondisi nusantara, mulai dari sisi budaya hingga kuliner. ’’Jadi, jamaah haji kita tidak bingung lagi, misalnya, saat ini mencari sambal Indonesia,’’ ucapnya. Dengan cara itu, Indonesia bisa memainkan peran sebagai mitra bisnis Pemerintah Arab Saudi. Indonesia tidak akan dikenal hanya sebagai negara pengirim tenaga kerja saja. ’’Kita bisa menjadi negara investor yang berbicara business to business dengan Saudi,’’ tegasnya.
Kampung-kampung Indonesia itu, menurut Fahri, sebaiknya dibangun di lokasi pinggiran Mekkah dan Madinah. Akses menuju Masjidil Haram bisa memanfaatkan jaringan monorel. Pembangunan bisa dilakukan dengan cara kerja sama. ’’Saudi saat ini sedang mencari teman. Kita bisa menjadi teman bisnis untuk mereka,’’ katanya. Sebab, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar. ’’Kalau dianggap investasi, nilai investasi kita di Saudi dalam penyelenggaraan haji ini mencapai 10 persen,’’ terangnya.
Menurut Fahri, pembangunan kampung-kampung Indonesia di Tanah Suci bisa menggunakan dana haji yang kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). ’’Dana yang nilainya di atas Rp 100 triliun dan dikelola BPKH itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan jamaah haji kita. Salah satunya bisa untuk program ini,’’ terangnya. Dia menolak jika BPKH menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol atau rel kereta api. ’’Memang dananya ada return (pengembalian, Red), tapi proyek tol dan kereta api kan tidak terkait dengan kepentingan ibadah haji,’’ tegasnya. (oni)
